Penghapusan Golongan Listrik Bukti PLN Tidak Becus Kelola Keuangan Malah Dibebankan ke Pelanggan

Rencana itu sebagai bentuk pembebanan kesalahan tata kelola ketenagalistrikan ke pundak konsumen.

Penghapusan Golongan Listrik Bukti PLN Tidak Becus Kelola Keuangan Malah Dibebankan ke Pelanggan
Istimewa
Ilustrasi. Waduh, Rieke Diah Pitaloka adalah politisi PDIP yang menolak pencabutan subsidi, beberapa waktu lalu, tapi suaranya sudah menghilang ketika rakyat teriak soal kenaikan TDL yang mencekik. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Rencana pemerintah untuk menghapus golongan pelanggan listrik 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA menjadi tinggal golongan 4.400 VA dan 13.200 VA dinilai tidak tepat.

Rencana itu mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Ia menyebut, rencana itu sebagai bentuk pembebanan kesalahan tata kelola ketenagalistrikan ke pundak konsumen.

“Saya menyebut rencana penghapusan golongan 900 VA hingga 2.200 VA itu sebagai bentuk kenaikan tarif secara terselubung bagi sebagian besar pelanggan golongan rumah tangga. Sebab, dari sekitar 66 juta pelanggan PLN, 56 juta di antaranya adalah pelanggan rumah tangga. Dari jumlah pelanggan rumah tangga itu, hampir separuhnya, atau 23 juta di antaranya, adalah pelanggan 900 VA. Jadi, itu rencana menaikan tarif yang sangat tidak transparan dan cenderung jahat,” katanya di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Fadli Zon menilai, rencana PLN itu sebagai rencana yang sangat jahat.

Kenapa saya sebut jahat, karena semester pertama tahun 2017 ini, rakyat pengguna listrik 900 VA sudah susah oleh kenaikan tarif listrik hingga 123 persen. Jika akhir tahun ini, atau awal tahun depan PLN melakukan kenaikan TDL terselubung melalui penghapusan tiga golongan di bawah 4.400 VA, kebijakan itu akan semakin memukul daya beli masyarakat, khususnya 23 juta pelanggan golongan menengah,” katanya.

Menurut Fadli Zon, sebaiknya PLN tak membiasakan diri membebankan salah urus dan inefisiensi perusahaan ke pundak konsumen.

"Mereka seharusnya fokus memperbaiki manajemen internal. Begitu pula dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, dan bukannya malah melegitimasi rencana destruktif tersebut,” katanya.

Kebobrokan pengelolaan keuangan di PLN selalu dibebankan ke pelanggan padahal kenaikan listrik sangat mencekik rakyat.

“Kita lihat, utang jatuh tempo PLN dalam 3 tahun ke depan sebesar Rp 186,09 triliun. Padahal, PLN, saat ini, sedang dibebani oleh penugasan berbagai proyek oleh pemerintan," kata Fadli Zon.

Halaman
123
Penulis: Gede Moenanto Soekowati
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help