Wakil Wali Kota Depok Nilai Perda RTRW Kota Depok Sangat Tidak Visioner, Harus Direvisi

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menilai Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Depok 2012-2032 sangat tidak visioner.

Wakil Wali Kota Depok Nilai Perda RTRW Kota Depok Sangat Tidak Visioner, Harus Direvisi
warta kota/Budi Sam Law Malau
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menanggapi pertanyaan wartawan di Depok, Rabu (15/11/2017) ihwal Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Depok 2012-2032 yang ia nilai sangat tidak visioner lagi dan harus segera direvisi. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menilai Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032 yang berlaku dan dipakai saat ini sangat tidak visioner.

Oleh sebab itu menurutnya Perda RTRW Kota Depok saat ini harus direvisi agar relevan dengan kondisi Depok saat ini serta mempunyai visi jauh ke depan.

"Perda RTRW Depok yang mulai digunakan sejak 2015 harus dievaluasi kembali dan segera direvisi. Sebab Perda RTRW tersebut tidak punya perencanaan dalam menata kota Depok hingga 50 tahun ke depan apalagi 100 tahun ke depan," kata Pradi di Depok, Rabu (15/11/2017).

Ia menegaskan untuk menata sebuah kota agar layak huni dan nyaman bagi warganya perda yang ada harus visioner. Isi Perda haus mampu menjadi pegangan yang lebih baik untuk menata ruang terbuka hijau (RTH), wilayah resapan air, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, serta perkantoran dan daerah permukiman.

"Jadi harus ada revisi agar ke depan bisa mengubah tata kota kita menjadi lebih baik," kata Pradi.

Ia berharap RTRW yang digodok dan direncanakan sebagai revisi memiliki visi jauh ke depan, Setidaknya menurutnya untuk 50 tahun mendatang.

"Ini semua harus jelas agar kita bisa menata wilayah 30 persen untuk ruang terbuka hijau dan resapan air di Depok, serta titik permukiman bagi warga dalam 50 tahun ke depan," ujarnya.

Dikemukakan lebih rinci, nantinya ketersediaan wilayah pemukiman haruslah vertikal dan tidak lagi horisontal. "Ini yang harus masuk dalam RTRW ke depan, sehingga penataan Kota Depok menjadi visioner dan layak huni serta nyaman bagi warganya," katanya.

Pradi mengakui sulitnya memenuhi 30 persen wilayah RTH dan resapan air di Depok karena dalam Perda RTRW saat ini titik wilayah untuk itu tidak diatur dan tidak ditetapkan secara jelas.

"Saya maunya ini ditetapkan secara jelas, mana-mana saja wilayah yang disasar dijadikan RTH dan resapan air," kata dia.

Dalam waktu dekat, kata Pradi, pihaknya akan menginstruksikan agar para pihak terkait mengkaji Perda RTRW Depok dan merevisinya untuk diajukan ke pihak legislatif. "Saya mau Perda RTRW Depok lebih visioner lagi," kata Pradi.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help