WartaKota/

Upah Pekerja Kota Bekasi Kemungkinan Kembali Ungguli Kabupaten

Upah pekerja di Kota Bekasi diproyeksikan bakal kembali mengungguli nilai upah di Kabupaten Bekasi.

Upah Pekerja Kota Bekasi Kemungkinan Kembali Ungguli Kabupaten
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

WARTA KOTA, BEKASI - Upah pekerja di Kota Bekasi diproyeksikan bakal kembali mengungguli nilai upah di Kabupaten Bekasi. Selisih upah pekerja di tahun 2017 sebesar Rp 71.212 per bulan, sedangkan selisih upah di 2018 mencapai Rp 83.414.

Berdasarkan data yang diperoleh, besaran UMK di Kota Bekasi mencapai Rp 3.915.353 per bulan. Sedangkan UMK di Kabupaten Bekasi mencapai Rp 3.830.438 per bulan.

"Upah sebesar Rp 3,9 juta per bulan diambil berdasarkan voting, karena Kamis (9/11/2017) lalu, antara anggota dewan pengupahan belum satu suara," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Muhammad Kosim, Selasa (14/11/2017).

Baca: Sandiaga Uno Bakal Salurkan Pekerja Alexis ke Program OKE OCE

Meski keputusan itu telah diambil lewat jalur voting, nilai UMK sebesar Rp 3,9 juta belum ditetapkan. Pihaknya baru merekomendasikan hasil kesepakatan pleno itu ke Jawa Barat.

"Kesepakatan ini belum bisa dikatakan keputusan akhir, karena kita menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Barat. Kemungkinan putusan itu akan kami terima pada 21 November mendatang," ujar Kosim.

Dia menjelaskan, kesepakatan nilai UMK diambil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Aturan itu mengatur bahwa kenaikan ditentukan dari nilai inflasi sebesar 3,72 persen, ditambah Produk Domestik Bruto 4,99 persen. Pada 2017, nilai UMK di Kota Bekasi mencapai Rp 3.601.650, sehingga kenaikan UMK di 2018 sebesar Rp 313.703.

Baca: Surat Dinas PTSP yang Tolak Perpanjangan Izin Usaha Alexis Dinilai Tak Jelas, Ini Kejanggalannya

Sementara, dalam rapat pleno, perwakilan Serikat Buruh (SB) atau Serikat Pekerja (SP) meminta upah dinaikkan menjadi Rp 4.104.286. Besaran ini diklaim diperoleh dari penghitungan harga Kebutuhan Hidup Layah (KHL) 2017.

Namun saat dilakukan voting dalam rapat pleno itu, sebanyak 22 anggota sepakat penghitungan upah mengaju pada PP 78 Tahun 2015, sedangkan sisanya tujuh orang mengacu pada perhitungan buruh.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help