WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Setya Novanto Uji Materi UU KPK, Jusuf Kalla: Namanya Juga Usaha

‎Kalla mengatakan, orang melayangkan gugatan biasanya merasa dirugikan oleh peraturan atau undang-undang yang ada.

Setya Novanto Uji Materi UU KPK, Jusuf Kalla: Namanya Juga Usaha
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat "Topping Off" gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (12/11/2017). Gedung baru Golkar bernama Gedung Panca Bakti itu untuk menampung seluruh pengurus Partai Golkar baik organisasi internal DPP maupun organisasi sayap Partai Golkar. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari langkah kuasa hukum Setya Novanto yang mengajukan permohonan uji materi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalla mengatakan langkah hukum tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja.

"Ya selama hukum membolehkan ya tidak ada ada orang yang bisa melarangnya. Semua yang mempunyai legal standing boleh mengajukan," kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

‎Kalla mengatakan, orang melayangkan gugatan biasanya merasa dirugikan oleh peraturan atau undang-undang yang ada. Namun, menurut Kalla, yang menjadi pertanyaan dalam kasus Novanto, gugatan tersebut baru dilayangkan setelah penetapan tersangka.

Baca: Akbar Tandjung Takut Setya Novanto Bikin Partai Golkar Kiamat

‎"Pertanyaannya kenapa baru diajukan sekarang, itu pertanyaannya‎," ujarnya.

Ketika ditanya apakah gugatan UU KPK tersebut merupakan langkah Novanto untuk menghambat proses peradilan, Kalla tidak menjawabnya. Ia hanya menilai langkah tersebut merupakan usaha ‎untuk bebas.

"Ya namanya juga usaha," cetusnya.

Baca: Ditanya Soal Kasus Suaminya, Begini Reaksi Istri Setya Novanto

Sebelumnya, Novanto kembali melakukan perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

‎Apabila dalam penetapan tersangka sebelumnya Novanto mengajukan gugatan praperadilan, kini ketua DPR tersebut melayangkan gugatan terhadap UU KPK, tepatnya pasal 12 ayat 1 huruf b tentang pelarang ke luar negeri, serta pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang hak dari tersangka terhadap UUD 1945.

"Jadi saya menghindari daripada kesalahpahaman antara statement-statement yang blow up soal wewenang daripada KPK, untuk memanggil klien kami Pak Setya Novanto. ‎Di mana saya selalu mengatakan wajib meminta izin Presiden," tutur kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, Senin (13/11/2017) malam.

Gugatan tersebut kemudian akan diproses Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar laksono mengatakan, kepaniteraan kini sedang mengecek kelengkapan berkas permohonan. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help