WartaKota/

Rabu ini Setya Novanto Dipanggil KPK untuk Diperiksa selaku Tersangka

KPK mengimbau Novanto agar menghadiri pemanggilan KPK untuk diperiksa selaku tersangka kasus dugaan korupsi KTP-e Rabu (15/11).

WARTA KOTA, PALMERAH -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengimbau Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang juga ketua umum Partai Golkar agar menghadiri pemanggilan KPK untuk pemeriksaan selaku tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-E) pada Rabu (15/11/2017) esok.

"Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Surat panggilan kepada Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan KTP-E sudah dikirimkan pada pekan lalu.

Akan tetapi pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan bahwa ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK. Ia beralasan, putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.

"Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari Presiden, sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati, (maka) tidak ada ketentuan seperti itu. Imunitas hanya diatur sebatas pada hal-hal semisal diatur dalam Pasal 224 UU MD3, seperti pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain," jelas Febri.

Sedangkan dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, imunitas tidak bisa digunakan. "Karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi ini," kata Febri.

Pasal 245 ayat 3 UU MD3 menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku jika hal itu terkait dengan tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

"Kalau kita baca secara lebih lengkap UU MD3, ada penegasan pengecualian izin tertulis Presiden itu (berlaku) jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya klausul itu tidak bisa digunakan lagi tapi terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka besok," tambah Febri.

KPK juga sudah memanggil istri Novanto, Deisti Astiani Tagor untuk agenda pemeriksaan pada Jumat (10/11/2017) lalu. Deisti tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit.

"Dilampirkan juga surat keterangan sakit dari Aditya Medical Centre yang pada pokoknya berisikan bahwa yang bersangkutan perlu istirahat karena sakit selama satu minggu terhitung sejak 10 November 2017," kata Febri seraya menjelaskan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh dokter Okky Khadarusman.

"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT. Mondialindo Graha Perdana. Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada Senin (19/11) depan. Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," tegas Febri.

KPK kembali menetapkan Setya Novanti sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-E pada 31 Oktober 2017 setelah pada 29 September 2017 lalu hakim tunggal Cepi Iskandar membatalkan stataus tersangkanya.

Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help