WartaKota/

Pembangunan Kantor Imigrasi Bekasi Sempat Ditolak Kementerian Dalam Negeri

Sebab pembangunannya, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017 dan 2018.

Pembangunan Kantor Imigrasi Bekasi Sempat Ditolak Kementerian Dalam Negeri
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, bersama jajarannya saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi dan Lembaga Pemasyarakatan II A Bekasi, Selasa (14/11) pagi. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi dan Lembaga Pemasyarakatan II A Bekasi di Kota Bekasi sempat tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab pembangunannya, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017 dan 2018.

Baca: Pembangunan Kantor Imigrasi dan Lapas Bekasi Dimulai

Padahal dua fasilitas tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Meski hierarki kelembagaan dua fasilitas ini tanggung jawab Kemenkum HAM, namun pemerintah daerah memiliki andil untuk campur tangan dalam hal pembangunan," ujar Rahmat saat memberi sambutan peletakan batu pertama di proyek Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Jalan Perjuangan, Bekasi Utara, Selasa (14/11).

Rahmat menilai, kedua bangunan ini sangat membantu masyarakat dalam mendapat pelayanan keimigrasian dan binaan di Lapas tersebut.

Hampir setiap hari ada sekitar 300-350 pemohon di kantor Imigrasi. Bahkan di Lapas sudah dihuni oleh 1.700 warga binaan, padahal kapasitasnya hanya mampu menampung 450 orang.

Karena itu, dia berpendapat pemerintah daerah berkewajiban membangun fasilitas itu menggunakan dana hibah.

"Uangnya dari pajak warga Kota Bekasi dan bantuan kemitraan Provinsi DKI dan bantuan induk Provinsi Jawa Barat," katanya.

Menurut Rahmat, pihaknya harus melewati proses yang cukup panjang untuk mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Dalam pertemuan itu, Kota Bekasi, Kemendagri dan Kemenkum HAM selalu berkutat pada persoalan hierarki kelembagaan yang menangani pembangunan Kantor Imigrasi dan Lapas.

Kemendagri berpandangan, bahwa tugas membangun kedua fasilitas ini bukan kewenangan daerah, tapi lembaga vertikal atau pemerintah pusat.

Meski kerap ditolak, namun daerah berkali-kali bertandang ke Kemendagri untuk memastikan, pembangunan ini untuk warga Kota Bekasi.

Pemerintah daerah juga menyebut, hampir 60 persen yang mendapat kedua pelayanan itu adalah warga Kota Bekasi.

"Akhirnya dalam rapat itu, Kemendagri menyetujuinya. Mereka berpandangan bahwa pembangunan fasilitas lembaga vertikal ini, bukan saja untuk lembaga terkait tapi yang lebih penting esensinya melayani warga Kota Bekasi," jelasnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help