WartaKota/

Menteri Hukum dan HAM Senang Kota Bekasi Bangun Kantor Imigrasi dan Lapas

Pihaknya juga berharap agar kepala daerah yang lain bisa meniru keputusan tersebut, karena yang dilayani adalah masyarakat setempat.

Menteri Hukum dan HAM Senang Kota Bekasi Bangun Kantor Imigrasi dan Lapas
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Dadang Ginanjar bersama jajarannya, meleletakkan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi dan Lembaga Pemasyarakatan II A Bekasi, Selasa (14/11/2017) pagi. 

WARTA KOTA, BEKASI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bekasi, yang membangun Kantor Imigrasi Kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan II A.

Sebab, alokasi anggaran di kementeriannya tidak mampu membangun gedung baru. Apalagi, alokasi dana kementerian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 1,3 triliun, ditambah Rp 350 miliar dari APBN-Perubahan.

"Jangkauan kami sangat luas di Indonesia, sehingga tidak dapat melayani sepenuhnya," kata Yasonna saat acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Selasa (14/11/2017).

Karena itu, Yasonna mendukung pembangunan ini. Pihaknya juga berharap agar kepala daerah yang lain bisa meniru keputusan tersebut, karena yang dilayani adalah masyarakat setempat.

"Jujur, saya sempat kaget pas Bapak Wali Kota datang ke kantor. Lalu saya arahkan agar konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dulu," ujar Yasonna.

Menurut dia, pembangunan fasilitas ini akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Dia juga hal ini meyakini bakal mendongkrak investasi di Kota Bekasi, karena pekerja asing atau ekspatriat akan mendapat kemudahan dalam memperoleh izin keimigrasian di wilayah setempat. Hal ini mengingat banyak pabrik yang berdiri di Kota Bekasi.

Baca: Tegaskan Bakal Hentikan Reklamasi, Anies-Sandi Pikirkan Nasib Pulau dan Bangunan yang Sudah Berdiri

Selain Kantor Imigrasi, Lapas II Bekasi juga tidak representatif lagi. Berdasarkan pemantauannya, jumlah penghuni Lapas di wilayah Indonesia cenderung mengalami peningkatan, terutama warga binaan narkoba.

"Saya juga menyambut baik rencana Kota Bekasi yang ingin membangun RS khusus narkoba, karena ini merupakan masalah kita bersama. Soal rehabilitasi, mutlak perlu dikembangkan, apalagi di kota-kota besar peningkatan warga binaan narkoba naik hingga 60-70 persen," katanya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, keputusan mendanai pembangunan ini hingga Rp 118 miliar, atas pertimbangan kepentingan layanan bagi masyarakat Kota Bekasi. Menurutnya, Kantor Imigrasi yang terletak di Kompleks Gelanggang Olahraga Kota Bekasi saat ini sudah tidak representatif untuk melayani 350 pemohon.

Baca: PDIP Nilai Kinerja Ridwan Kamil Masih Kalah dari Tri Rismaharini dan Bima Arya

Bahkan, katanya, lapas sudah diisi oleh 1.700 warga binaan, padahal daya tampungnya hanya 450 penghuni.

"Situasi tersebut telah melanggar hak asasi manusia, makanya kita bangun meski pakai APBD," cetus Rahmat. (*)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help