WartaKota/
Home »

Depok

Ratusan Nasabah Pandawa Kembali Geruduk Kejari dan PN Depok

Ratusan nasabah korban investasi bodong KSP Pandawa Mandiri Group kembali berunjuk rasa di depan kantor Kejaridan dan PN Depok.

Ratusan Nasabah Pandawa Kembali Geruduk Kejari dan PN Depok
warta kota/Budi Sam Law Malau
Unjuk Rasa Lagi -- Ratusan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group kembali menggeruduk Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Depok, Senin (13/11/2017) bersamaan dengan digelarnya .nya, Kamis (2/11/2017) mereka melakukan hal serupa saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus investasi bodong dengan terdakwa utama bos KSP Pandawa Salman Nuryanto alias Dumeri. Mereka antara lain mendesak agar lembaga peradilan menghukum Nuryanto dan terdakwa lainnya dituntut dan dihukum seberat-beratnya. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Ratusan orang nasabah korban investasi bodong, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, kembali berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Depok, yang berdampingan, di kawasan Kompleks Grand Depok City (GDC), Senin (13/11/2017).

Sebelumnya, Kamis (2/11/2017) mereka melakukan hal serupa ketika sidang dengan tersangka utama Bos KSP Pandawa Salman Nuryanto alias Dumeri berlangsung.

Kali ini ratusan nasabah itu berunjuk rasa dengan mengenakan atasan baju putih dan bawahan bebas.
Dengan membentangkan sejumlah spanduk sejumlah nasabah berorasi di depan gedung Kejari dan PN Depok itu.

Kordinator aksi, Denny Andrian Kusdayat sekaligus kurator para nasabah korban KSP Pandawa Mandiri Group, menuturkan bahwa pihaknya mendesak lembaga peradilan agar Salman Nuryanto dan terdakwa lainnya dituntut dan dihukum seberat-beratnya.

"Kami juga menagih janji Pak Kajari Depok Jawa Barat terkait tuntutan maksimal terhadap para terdakwa atau Nuryanto cs dan mengumumkan jumlah aset yang telah disita oleh penyidik di Kepolisian yang saat iini telah berada di tangan Kejaksaaan Negeri Kota Depok," kata Denny dalam orasinya.

Masih melalui Denny, para nasabah juga meminta kepada kepala Kejaksaan Negeri Depok menjelaskan kepada seluruh korban yang ada, bukan hanya kepada perwakilan peserta unjuk rasa mengapa terhadap terdakwa Salman Nuryanto cs, tidak dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Ini perlu dan mendesak karena dalam laporan awal penyidik Kepolisian, terdapat UU TPPU, namun dalam dakwaan jaksa penuntut hal itu tidak ada," katanya.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help