WartaKota/

Johannes Marliem Kesulitan untuk Penuhi Jatah Rp 100 Miliar untuk Setya Novanto

Johannes Marliem sempat kesulitan untuk membayarkan jatah yang harus diberikan sebesar Rp 100 miliar kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem Kesulitan untuk Penuhi Jatah Rp 100 Miliar untuk Setya Novanto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem sempat kesulitan untuk membayarkan jatah yang harus diberikan sebesar Rp 100 miliar kepada Setya Novanto. 

Pada saat proyek e-KTP berlangsung, Marliem baru bisa memberikan Rp 60 miliar.

Hal itu terungkap saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman pembicaraan Marliem dengan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Rekaman diputar dalam persidangan terhadap terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017).

Dalam persidangan, Sugiharto mengatakan, pembicaraan dengan Marliem itu terkait besaran jatah yang harus diberikan kepada Setya Novanto. 

Menurut Sugiharto, awalnya diminta jatah untuk Novanto sebesar Rp 100 miliar.

"Permintaan uang untuk Andi. Andi untuk bosnya, Setya Novanto. Pokoknya belum pasti, tapi yang jelas kalau bisa Rp100 miliar," kata Sugiharto, kepada jaksa KPK.

Menurut Sugiharto, saat itu Marliem hanya bisa menyediakan Rp 60 miliar.

Ia juga menawarkan untuk meyakini Andi Narogong bahwa Marliem bersedia Rp 60 miliar.

Dalam rekaman pembicaraan, Sugiharto menawarkan agar Marliem menunggu perhitungan pengeluaran biaya dengan Direktur PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo.

"Pekerjaan supaya diselesaikan dulu. Anang sama Marliem ada hitungan yang masih belum jelas. Antara Anang sama Marliem itu ada hitungan di lapangan yang belum dihitung," kata Sugiharto.

Dalam persidangan Jaksa KPK memperdengarkan rekaman pembicaraan Johannes Marliem dan Anang Sugiana Sudihardjo. (Abba Gabrillin)

Sebelumnya telah diunggah Kompas.com dengan tautan: Marliem Kesulitan Penuhi Jatah Setya Novanto Rp 100 Miliar

Sementara itu, keterangan KPK  terkait status Setya Novanto sebagai tersangka, menyebutkan, dalam pegembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.  Sejalan dengan itu, KPK menetapkan SN (Anggota DPR periode 2009 – 2014) sebagai tersangka.

Tersangka SN selaku Anggota DPR periode 2009 – 2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan paket penerapan KTP Elektronik tahun 2011 – 2012 pada Kemendagri. Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp2,3 triliun dari total nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun.

Atas perbuatannya, SN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help