WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

DPRD DKI Segera Tinjau Mal Lippo Puri yang Ditengarai Langgar Aturan tapi Tak Juga Dibongkar

DPRD DKI segera meninjau jembatan penghubung Lippo Mall Puri dengan Apartemen St Moritz Puri Indah Kembangan yang sudah disegel tapi belum dibongkar.

WARTA KOTA, KEMBANGAN -- DPRD DKI Jakarta berencana meninjau langsung Lippo Mall Puri dan Apartemen St Moritz Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat.

Penyebabnya skybrige (jembatan penghubung) antara mal dan apartemen yang sudah disegel beberapa tahun belakangan tak juga dibongkar Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria, Senin (13/11/2017) mengemukakan, rencana meninjau mal dan apartemen tersebut disampaikan setelah ada aduan warga yang masuk ke DPRD DKI.

"Cukup mengejutkan juga kalau melihat laporannya. Makanya kami perlu menindaklanjuti ini," kata Iman di sela-sela Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Senin.

Dia menjelaskan, rencana peninjauan itu akan dilakukan Komisi D DPRD DKI usai pembahasan badan anggaran terkait KUA-PPAS APBD 2018 rampung.

Iman menjelaskan, berdasarkan laporan warga, penyegelan jembatan penghubung sudah dilakukan sejak tahun 2014.

Jembatan penghubung itu diketahui tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Namun hingga tahun 2017 tak ada tindak lanjut dari Dinas Cipta Karta DKI maupun Satpol PP.

Padahal, kata Iman, masih berdasarkan laporan, ternyata pernah keluar surat perintah membongkar namun hingga November 2017 pembongkaran tak pernah dilakukan.

Bahkan spanduk segel kini ditempel bagian yang sulit terlihat. Dari laporan warga, spanduk segel kini diletakkan di balik tanaman sehingga terhalang dan tak terlihat.

"Semestinya kalau memang tak ada izinnya ya bongkar saja. Kan menyalahi aturan berarti," kata Iman.

Menurut Iman, pihaknya akan mencari informasi yang mendalam mengapa bangunan itu tak lekas dibongkar karena muncul informasi yang bernada amat miring.
"Kabarnya ada upeti-upeti yang diberikan ke oknum pejabat sehingga skybridge tak juga dibongkar," kata Iman.

Pihaknya akan membuat terang hal itu dan meminta inspektorat ikut campur untuk memeriksa dinas terkait.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: YB Willy Pramudya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help