WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Pengacara Novanto Laporkan Lagi Pimpinan KPK, Kini Dituduh Melawan Putusan Pengadilan

Kuasa hukum Setya Novanto kembali melaporkan pimpinan KPK atas dugaan antara lain tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan.

Pengacara Novanto Laporkan Lagi Pimpinan KPK, Kini Dituduh Melawan Putusan Pengadilan
antaranews.com
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) 

WARTA KOTA, MATRAMAN -- Kuasa hukum Setya Novanto kembali melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan para pimpinan KPK ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 414 jo Pasal 421," kata Fredrich Yunadi selaku pengacara Setya Novanto, di Kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), yang bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan , Jakarta, Jumat malam (10/11/2017).

Dalam laporannya, pengacara Novanto melaporkan para pimpinan KPK yang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) baru dari KPK untuk Setya Novanto, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman dan penyidik KPK Adam Manik.

"Yang kami laporkan Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, Adam Manik karena mereka yang tanda tangani surat itu semua," katanya.

Laporan diterima Bareskrim dengan nomor LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

"Di mana Pasal 414 itu barang siapa melawan putusan pengadilan, diancam hukuman penjara sembilan tahun. Pasal 421, barangsiapa menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun delapan bulan," katanya.

Fredrich menuding sprindik baru yang dikeluarkan KPK itu cacat hukum karena memiliki isi yang sama dengan sprindik sebelumnya yang penyidikannya telah dihentikan oleh putusan pra-peradilan.

"Apa yang tertera dalam Sprindik 56, telah di-copy paste, dimasukkan pada Sprindik 113 sekarang ini," katanya.

Ia menilai bahwa KPK selama ini telah mengabaikan Pasal 20a Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang isinya berbunyi anggota DPR mendapatkan hak imunitas dalam hukum.

"Pasal 20a Ayat 3 menyatakan anggota dewan mendapat imun. Tidak bisa dituntut. Tapi, mereka melecehkan anggota dewan yang dipilih rakyat," katanya.

Halaman
12
Editor: YB Willy Pramudya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help