WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Generasi Muda Partai Golkar Nilai Setya Novanto Pamerkan Kebodohan

Selain dijemput paksa, Mirwan juga setuju jika KPK langsung menahan Setya Novanto.

Generasi Muda Partai Golkar Nilai Setya Novanto Pamerkan Kebodohan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. 

WARTA KOTA, MENTENG - Generasi Muda Partai Golkar menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjemput paksa Setya Novanto untuk diperiksa. Sebab, Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan lembaga anti-rasuah itu.

Novanto bahkan menggunakan dalih harus ada izin dari Presiden Joko Widodo agar KPK bisa memeriksa dirinya. Padahal, Novanto sebelumnya beberapa kali memenuhi panggilan KPK, tanpa izin dari Presiden.

"Sudah harus dijemput paksa, enggak ada lagi caranya," kata pengurus Generasi Muda Partai Golkar Mirwan BZ Vauly di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2017).

Baca: Bambang Widjojanto: Pengacara Setya Novanto Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Selain dijemput paksa, Mirwan juga setuju jika KPK langsung menahan Setya Novanto. Mirwan menuturkan, sudah tepat KPK melakukan penahanan, karena ulah Novanto yang tidak kooperatif terhadap KPK.

"Apalagi dia sudah banyak berdalih. (Diperiksa) Harus izin Presiden lah, sakit lah. Ini kan stupidity, kebodohan yang dipamerkan ke rakyat-rakyat kita. Ketika diketawai publik dia ngamuk, marah-marah. Ini aneh," sindir Mirwan.

Sebelumya, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD turut berkomentar mengenai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kali kedua. Saat ditemui di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, kemarin, Mahfud MD menilai semestinya KPK perlu menahan bekas ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Baca: Jadi Tersangka KPK Lagi, Setya Novanto Dilarikan ke Klinik Langganan

"Semestinya iya, tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu," ucap Mahfud.

Penahanan, kata Mahfud, dilakukan atas dasar tiga alasan. Pertama, potensi menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, dan tidak kooperatif. Nah, untuk kasus Novanto, penahanan bisa dari alasan potensi menghilangkan barang bukti dan tidak kooperatif. (*)

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help