WartaKota/

Dua Pimpinan KPK Dipolisikan, Jokowi: Kalau Tidak Ada Bukti Saya Minta Dihentikan

Presiden Joko Widodo menanggapi beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepolisian terhadap pimpinan KPK.

Dua Pimpinan KPK Dipolisikan, Jokowi: Kalau Tidak Ada Bukti Saya Minta Dihentikan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo saat acara Pemberian Nama Pesawat N219 di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur , Jumat (10/11). Presiden memberikan nama Nurtanio kepada purwarupa pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa hasil kerjasama PTDI dan LAPAN. 

WARTA KOTA, MAKASAR - Presiden Joko Widodo menanggapi beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepolisian terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan terkait proses hukum kepolisian tersebut.

Meski demikian, ia meminta kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, jika tidak menemukan bukti yang kuat.

Baca: Dilaporkan Setya Novanto, KPK Minta Polisi Perhatikan Pasal 25 Undang-undang Tipikor

“Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).

Soal hubungan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini pasca-munculnya SPDP tersebut, Presiden Jokowi menyatakan sejauh ini baik-baik saja.

“Hubungan KPK dengan Polri baik-baik saja,” ucap Presiden Jokowi.

Baca: Jadi Terlapor di Bareskrim, Ketua KPK Tegaskan Kasus Korupsi e-KTP Jalan Terus

Sebelumnya diberitakan, tim kuasa hukum Setya Novanto menuduh KPK membuat dan menggunakan surat palsu, serta menyalahgunakan kewenangan.

Polri juga telah menerbitkan SPDP untuk para pemimpin dan penyidik KPK. Surat ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, pada Selasa (7/11/2017). Dalam surat itu tercantum nama Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sebagai terlapor.

Pasal yang dikenakan terhadap mereka adalah 263 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1, serta pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang. (*)

Penulis: Nicolas Manafe
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help