WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Bambang Widjojanto: Pengacara Setya Novanto Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Untuk itu, pria yang akrab di sapa BW ini mendorong KPK bisa menerapkan pasal terhadap para pengacara Setya Novanto.

Bambang Widjojanto: Pengacara Setya Novanto Layak Dijerat Pasal Obstruction of Justice
TRIBUNNEWS.COM/FRANSISKUS ADHIYUDA
Bambang Widjojanto usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk lawan korupsi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam. 

WARTA KOTA, KEMANG - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, menanggapi langkah kuasa hukum Setya Novanto yang melaporkan para pemimpin KPK ke Bareskrim Polri.

Ia menilai apa yang dilakukan para pengacara Setya Novanto sudah melakukan upaya menghalangi penyidikan.

"Yang menarik, kalau memilah pernyataan dari lawyer-lawyer-nya SN, sebenarnya sebagian unsur-unsur yang ada dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice itu menurut saya sudah terpenuhi," kata Bambang Widjojanto, usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk lawan korupsi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam.

Baca: Jadi Tersangka KPK Lagi, Setya Novanto Dilarikan ke Klinik Langganan

Untuk itu, pria yang akrab disapa BW ini mendorong KPK bisa menerapkan pasal terhadap para pengacara Setya Novanto.

"Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice, karena dia sudah bertindak sebagai gatekeeper. Sebenarnya tidak lagi sekadar melindungi kepentingan kliennya, tapi mengganggu proses untuk membuktikan kejahatan itu," tutur Bambang Widjojanto.

BW juga menanggapi laporan pengacara Setya Novanto terhadap pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Baca: Sebut KPK Menghina Pengadilan, Kuasa Hukum Setya Novanto: Apakah Masih Layak Disebut Penegak Hukum?

Ia menjelaskan, tidak mungkin KPK menerbitkan surat palsu terkait pencegahan seseorang ke luar negeri.

"Surat keterangan dibilang palsu, dari mana palsunya? Kalau palsu kan ada aslinya, gitu loh. Pemahaman yang sempit ini yang menyesatkan publik, itu yang kasihan. Kalau saya melihat, sebagian tindakan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Jadi enggak ada surat palsu," papar Bambang Widjojanto.

"Jadi gini, surat pencekalan itu yang melakukan (Ditjen) Imigrasi. Jangan salah lagi, KPK tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan. KPK mengajukan permohonan untuk dilakukan pencekalan," sambungnya. (Fransiskus Adhiyuda)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help