Reklamasi Teluk Jakarta

Saefullah Minta Kepala BPRD Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi NJOP Pulau C dan D

Sekda DKI Saefullah, meminta Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI, Edi Sumantri memenuhi panggilan polisi terkait dugaan korupsi NJOP.

Saefullah Minta Kepala BPRD Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi NJOP Pulau C dan D
tribunnews.com
Suasana Pulau C dan D 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, meminta Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI, Edi Sumantri memenuhi panggilan polisi terkait dugaan korupsi penetapan NJOP pulau reklamasi C dan D.

Edi mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama polisi pada Kamis (9/11/2017).

"Saya rasa panggilan penegak hukum kepolisian yang dipanggil harus hadir," kata Saefullah kepada wartawan, termasuk Wartakotalive.com usai upacara hari pahlawan di lapangan Ex-IRTI Monas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/11/2017) pagi.

Tak boleh ada alasan apapun dari Edi, dan panggilan pemeriksaan itu harus didahulukan.

Baca: 143 Reklame Liar di Jakarta Utara Akan Dibongkar

"Dia (Edi) harus menjelaskan yang sesungguhnya dan apa yang terjadi dan prosesnya kepada polisi," tegas Saefullah.

Saefullah membela Edi terkait penetapan NJOP sebesar Rp 3,1 juta tersebut.

Menurut Saefullah, NJOP bisa dievaluasi setiap tahun, sehingga tak menjadi masalah ketika ditetapkan Rp 3,1 juta di tahun 2017 ini.

"Karena kemarin-kan pulaunya masih kosong dan statusnya masih dalam moratorium," ujar Saefullah.

Setelah moratorium dicabut, kata Saefullah dan penetapan NJOP dievaluasi maka NJOP akan naik lagi.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved