WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Dilaporkan Setya Novanto, KPK Minta Polisi Perhatikan Pasal 25 Undang-undang Tipikor

Kasus ini sudah naik ke penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah terbit sejak Selasa (7/11/2017) lalu.

Dilaporkan Setya Novanto, KPK Minta Polisi Perhatikan Pasal 25 Undang-undang Tipikor
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Komisioner KPK lainnya, memberikan keterangan kepada wartawan, seusai menghadiri upacara serah terima jabatan pejabat tinggi Polri di Jakarta, Selasa (19/9/2017). 

WARTA KOTA, PALMERAH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana berkoordinasi dengan Polri.

Koordinasi terkait dilaporkannya Ketua KPK Agus Rahardjo dan ‎Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, ke Bareskrim, atas tuduhan pemalsuan surat hingga penyelahgunaan wewenang.

Kasus ini sudah naik ke penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah terbit sejak Selasa (7/11/2017) lalu.

Baca: Jadi Terlapor di Bareskrim, Ketua KPK Tegaskan Kasus Korupsi e-KTP Jalan Terus

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah menerima SPDT tersebut, kini surat itu tengah dipelajari olehnya.

"Setelah informasi resmi ini kami terima. Sangat terbuka kemungkinan KPK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengang Polri tentang hal ini," ungkap Agus dalam pesan singkatnya kepada awak media, Kamis (9/11/2017).

Agus melanjutkan, pihaknya percaya Polri akan profesional dan tentu harapannya tetap memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang kuat, termasuk dukungan terhadap operasional KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk e-KTP.

Baca: Sandiaga Uno Bakal Salurkan Pekerja Alexis ke Program OKE OCE

"Jika itu terkait penanganan perkara korupsi yamg dilakukan KPK, tentu kita perlu memperhatikan pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang mengatur: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus korupsi harus didahulukan dari perkara lain," tegasnya.

Kasus ini bermula dari adanya laporan polisi oleh pelapor bernama Sandy Kurniawan, kuasa hukum Setya Novanto.

Pelapor melaporkan Agus dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP.

Baca: Surat Dinas PTSP yang Tolak Perpanjangan Izin Usaha Alexis Dinilai Tak Jelas, Ini Kejanggalannya

Atas laporan dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim ‎tertanggal 9 Oktober 2017, penyidik telah memeriksa enam saksi, tiga ahli pidana, satu ahli hukum tata negara, dan melakukan gelar perkara.

Pada 7 November 2017‎, penyidik resmi menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Meski sudah penyidikan, status Agus Rahardjo dan Saut Situmorang masih sebagai terlapor, dan belum diperiksa. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help