WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Romli Atmasasmita: KPK Enggak Kapok-kapok

Dari salinan SPDP yang diterima Tribunnews.com, surat tersebut dikeluarkan pada 3 November 2017.

Romli Atmasasmita: KPK Enggak Kapok-kapok
TRIBUNNEWS.COM/NURMULIA REKSO PURNOMO
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita 

WARTA KOTA, PASAR BARU - Jika benar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR Setya Novanto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai lembaga anti-rasuah tersebut kembali melakukan kesalahan.

Dari salinan SPDP yang diterima Tribunnews.com, surat tersebut dikeluarkan pada 3 November 2017. Dalam surat tersebut ditulis bahwa sudah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tertanggal 31 Oktober. Menurut Romli Atmasasmita yang sempat menjadi saksi ahli Setya Novanto di sidang praperadilan pada akhir September lalu, KPK telah melakukan kesalahan.

"Tanggalnya 31 Oktober, SPDP-nya 3 November, berapa hari itu? Bisa tidak dua hari penyidikan? Saya tanya, penyidikan dua hari bisa tidak? Sudah itu saja cukup," ujarnya kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakata Pusat, Selasa (7/11/2017).

Baca: Kuasa Hukum: SPDP Setya Novanto Hoax

Setya Novanto atau yang dipanggil Setnov menang di praperadilan, antara lain karena kesalahan administrasi KPK, yang mengeluarkan surat penetapan terangka dan sprindik di hari yang sama, yakni 17 Juli 2017. Pengadilan mempertanyakan kapan KPK bisa mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, hingga akhirnya bisa menetapkan status tersangka untuk Setnov.

Romli Atasasita yang hadir di persidnagan tersebut sebagai saksi ahli yang dihadirkan Setnov dalam persidangan menyebutkan, harus ada proses penyelidikan sebelum proses penyidikan, di mana di tahap tersebut status tersangka akan ditetapkan oleh penegak hukum, dengan bermodal dua alat bukti yang cukup.

Kepada wartawan, Romli Atmasasmita menyebut kalaupun KPK sudah punya cukup bukti dari awal, hal itu bukan berarti KPK bisa sesukanya mengeluarkan Sprindik dan SPDP. Biar bagaimanapun juga, harus diakui, penyelidikan adalah proses untuk menentukan peristiwa, dan setelah diketahui siapa yang diduga bertanggung jawab, maka tahapan dinaikkan ke penyidikan.

Baca: Sprindik Setya Novanto Beredar, Fahri Hamzah: Ini Premanisme!

"Undang-undang KPK menyebut lid (penyelidikan), dik (penyidikan), dan tut (penuntutan) di satu tangan, di KPK. KPK menganggap karena di satu tangan, bagaimana saya saja mengaturnya," tuturnya.

"Padahal kalau lihat KUHAP, itu harus ada proses, proses dulu, tidak bisa langsung. Ini masalah, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Bahwa orang tidak diberikan kesempatan untuk diperiksa," ulasnya.

Apakah dengan mengeluarkan sprindik tertanggal 31 Oktober, dan SPDP tertanggal 3 November, berarti KPK telah melakukan kesalahan administrasi yang sama seperti penetapan status tersangka untuk Setnov pada Juli lalu? Romli Atmasasmita hanya menjawab "artinya KPK enggak kapok-kapok." (*)

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help