WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Tersangka Atau Tidak, KPK Tidak Perlu Izin Presiden untuk Periksa Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo, untuk memeriksa Ketua DPR Setya Novanto.

Tersangka Atau Tidak, KPK Tidak Perlu Izin Presiden untuk Periksa Setya Novanto
Warta Kota/Henry Lopulalan
Setya Novanto 

WARTA KOTA, PALMERAH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo, untuk memeriksa Ketua DPR Setya Novanto.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, itu karena Setya Novanto diduga terjerat kasus korupsi.

Oleh karena itu, pasal 245 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden, tidak berlaku. Karena di ayat 3 dituliskan bahwa aturan tersebut tidak berlaku jika terkait tindak pidana khusus.

Baca: Kuasa Hukum: SPDP Setya Novanto Hoax

"Korupsi itu adalah tindak pidana khusus, dan KPK tidak perlu izin dari Presiden. Tersangka atau tidak, KPK tidak perlu izin Presiden," tegasnya.

Setya Novanto terseret kasus korupsi e-KTP, terkait sepak terjangnya di Komisi II DPR pada kurun waktu 2009-2014. Pada 17 Juli lalu, KPK sempat menetapkan status tersangka untuk Setnov. Saat hendak diperiksa sebagai tersangka, ia mendadak sakit, Kesehatannya baru pulih setelah ia menang di praperadilan.

Jika Setnov gagal memahami pasal di UU MD3, dan memutuskan untuk menghindari pemeriksaan, menurut Julius Ibrani, sang Ketua DPR akan merasakan sendiri konsekuensinya. Ia akan dianggap tidak kooperatif, dan hal itu akan jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Baca: KPK Dapat Surat dari DPR, Periksa Setya Novanto Harus Ada Izin Tertulis dari Presiden

"Dia dianggap tidak kooperatif, tidak memiliki iktikad baik, tidak mengikuti proses hukum yang berjalan," katanya.

Senin (6/11/2017) kemarin, Setnov diagendakan untuk diperiksa oleh KPK. Namun ia tidak memenuhi panggilan lembaga anti-rasuah tersebut, dengan berkilah bahwa sebagai anggota DPR, KPK perlu mengantongi izin dari Presiden untuk memeriksa dirinya. (*)

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help