Kisruh Universitas PGRI NTT, Nasib Mahasiswa Tidak Jelas

Mahasiswa yang telah diwisuda juga mempertanyakan keabsahan ijazah yang mereka dapatkan.

Kisruh Universitas PGRI NTT, Nasib Mahasiswa Tidak Jelas
Warta Kota/Feryanto
Forum Mahasiswa Universitas (FMU) PGRI NTT konferensi pers di Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (7/11). 

WARTA KOTA, JAKARTA- Konflik internal di tubuh Universitas PGRI NTT yang melibatkan dua kubu yakni pihak rektorat dan yayasan, membuat nasib ribuan mahasiswanya terkatung-katung.

Izin operasional kampus tersebut juga dicabut, sehingga kegiatan perkuliahan menjadi tidak jelas. Kedua pihak disebut saling mengklaim sebagai pihak yang benar dan sama-sama melakukan wisuda.

Sejumlah perwakilan mahasiswa memberanikan diri datang ke Jakarta dengan modal 'urunan'. Mereka ingin mencari keadilan terhadap nasib ribuan rekan mereka.

Koordinator Umum Forum Mahasiswa Universitas (FMU) PGRI NTT, Petrus Tansius Dedi mengatakan, kedua pihak sejak 2014 sama-sama memwisuda para mahasiswa dengan nama rektor yang berbeda. Mahasiswa pun dibuat bingung dan mayoritas terpaksa mengikuti dua wisuda yang digelar. Sementara, terdapat sekitar 800 mahasiswa yang memilih menunggu kejelasan terhadap sengketa itu.

"Mahasiswa yang telah diwisuda juga mempertanyakan keabsahan ijazah yang mereka dapatkan. Bahkan, alumni yang sedang mengikuti ujian kerja di Yogyakarta di Yogyakarta pulang lagi ke Kupang karena status mereka dinyatakan masih aktif sebagai mahasiswa di pangkalan data. Sejak itu alumni gelisah karena ijazah tidak berlaku," kata Petrus Tansius saat menggelar konferensi pers di Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (7/11).

Ia mengungkapkan, sedikitnya empat ribu alumni mahasiswa Universitas PGRI NTT selama kurun waktu 2014-2016 diragukan keabsahan ijazahnya karena sengketa kepemilikan antara pihak yayasan dan rektorat.

"Mahasiswa di kampus kami umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kami sudah menghabiskan banyak biaya untuk kuliah. Keluarga dan masyarakat kampung kami bangga kami bisa kuliah. Tapi nasib kami malah begini," imbuhnya.

Petrus Tansius pun meminta pemerintah pusat maupun Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) meminta peran aktif untuk memperjuangkan nasib para alumni maupun mahasiswa yang terkatung-katung hak ijazahnya.

"Kami datang ke Jakarta dengan modal pas-pasan untuk mencari keadilan dan memperjuangkan suara dari para mahasiswa aktif maupun alumni Universitas PGRI NTT yang ijazahnya diragukan," harapnya.

Ia menyebutkan sengketa klaim kepemilikan Universitas PGRI NTT antara dua kubu rektorat dibawah pimpinan Sulaiman Radja dan Samuel Haning yang sama-sama melakukan wisuda membuat mahasiswa menjadi korban.

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved