WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

KPK Dapat Surat dari DPR, Periksa Setya Novanto Harus Ada Izin Tertulis dari Presiden

Sebelumnya pada panggilan pertama, Senin (30/10/2017) pekan lalu, Setya Novanto (SN) tidak bisa hadir dengan alasan ada kegiatan lain.

KPK Dapat Surat dari DPR, Periksa Setya Novanto Harus Ada Izin Tertulis dari Presiden
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. 

WARTA KOTA, KUNINGAN - Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (ASS), Direktur Quadra Solution.

Sebelumnya pada panggilan pertama, Senin (30/10/2017) pekan lalu, Setya Novanto (SN) tidak bisa hadir dengan alasan ada kegiatan lain.

Kepada penyidik KPK, Setya Novanto mengirim surat tidak bisa memenuhi pemeriksaan, karena ada kegiatan kunjungan ke konstituen di daerah pemilihan selama masa reses.

Baca: Polisi Diminta Bijaksana Tanggapi Kasus Meme Setya Novanto

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, untuk panggilan kedua hari ini, Senin (6/11/2017), Setya Novanto kembali tidak hadir dan mengirim surat ke KPK.

"‎Pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB, bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, terkait pemanggilan Ketua DPR RI Setya Novanto, sebagai saksi untuk tersangka ASS dalam kasus e-KTP soal ketidakhadiran yang bersangkutan," ungkap Febri.

Febri melanjutkan, dalam surat yang dikirim tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut, disampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.

Baca: Menurut Mahfud MD, Ini Pesan Setya Novanto di Balik Langkah Melaporkan Penyebar Meme

"Menurut surat tersebut, panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," jelas Febri.

Untuk menuntaskan kasus ini, penyidik KPK sudah memeriksa lebih dari 46 saksi dari beragam unsur, mulai swasta, anggota dan mantan anggota DPR, pengacara, hingga mant‎an PNS Kemendagri.

Tersangka Anang Sugiana juga sudah dua kali diperiksa sebagai tersangka, yakni pada 6 dan 20 oktober 2017. Meski tersangka, Anang Sugiana tidak ditahan KPK. Di perkara ini, Anang Sugiana adalah tersangka keempat setelah Irman, Sugiharto, ‎Andi Narogong, dan Markus Nari.

Baca: Polri Diminta Buktikan Bukan Jadi Polisi Setya Novanto

Sebelumnya, Setya Novanto juga masuk dalam pusaran tersangka e-KTP, namun penetapan tersangkanya gugur lantaran menang dalam praperadilan.

Atas perbuatannya, Anang Sugiana disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana ‎telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Di persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong, Setya Novanto juga dua kali mangkir. Barulah pada Jumat (3/11/2017) pekan lalu Setya Novanto hadir di sidangm dan saat menjawab pertanyaan hakim, dia selalu mengaku lupa dan tidak tahu. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help