Dinas Lingkungan Hidup Main Mata di Bantar Gebang, Kontrak Mencurigakan Muncul

Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta membuat sejumlah langkah mencurigakan terkait pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang.

Dinas Lingkungan Hidup Main Mata di Bantar Gebang, Kontrak Mencurigakan Muncul
Facebook UPST DLH DKI
Sampah TPST Bantar Gebang. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta membuat sejumlah langkah mencurigakan terkait pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang.

Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Puput TD Putra, mengatakan, langkah mencurigakan itu mengindikasikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Adji kembali menunjuk PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) untuk mengelola tenaga listrik di TPST Bantar Gebang.

"Diduga ini dilakukan atas keputusan secara sepihak dari kepala dinas," kata Puput ketika dihubungi Wartakotalive.com, Minggu (5/11/2017) pagi.

Keputusan Isnawa amat mencurigakan sebab kontrak kerjasama dengan PT NOEI yang joint operasional dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dalam mengelola TPST Bantar Gebang sudah diputus pada 19 Juli 2016 lalu.

"Artinya ini ada yang Jangal dalam pengelolaannya dan diduga ada pelangaran kode etik dan kami juga melihat ada terindikasi terjadi korupsi antara Pemprov DKI dengan PT NOEI," ujar Puput.

Inspektorat Pemprov DKI Jakarta harus segera menangani dugaan ini.

Apalagi ini bukan kali pertama Isnawa Adji melakukan langkah yang kurang sehat.

Sebelumnya pernah pula muncul dugaan penyelewengan anggaran dalam pembelian ratusan unit kendaraan jenis truk dan alat berat APBD 2015 dan 2016 di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Selain hal tersebut adanya lelang proyek pembuatan sanitary landfill dan pembelian GEOMEMBRAN juga terindikasi sarat Korupsi, yang akan mengakibatkan kerugian pada negara dalam segi ekonomi.

Regulasi yang ada tidak sesuai dengan pelaksanaanya dilapangan dimana masih terlihat adanya Open Dumping dalam penimbunan sampah yang mengakibatkan terjadinya longsor pada pertengahan Oktober lalu, dan tidak maksimalnya pendauran ulang serta pemanfaatan kembali sampah.

Adanya pembiaran perusakan lingkungan akibat air Lindi sampah yang mengalir ke lingkungan warga dan sungai juga sudah menyalahi regulasi yang berlaku dimana hal ini seharusnya juga menjadi tanggungjawab kepala UPST Bantar Gebang Asep Kuswanto.(*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved