Sandiaga Uno Tak Hormati Pengadilan Apabila Tak Tetapkan UMP DKI Rp 3,9 Juta

Deputi Presiden KSPI, Muhamad rusdi, mengatakan penghitungan UMP sebesar Rp 3,917 juta sudah paling tepat.

Sandiaga Uno Tak Hormati Pengadilan Apabila Tak Tetapkan UMP DKI Rp 3,9 Juta
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Perwakilan buruh hendak menunggu ingin bertemu Wagub DKI, Sandiaga Uno di Balaikota DKI, Selasa (31/10/2017). Perwakilam buruh hendak mengawal agar Wagub menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,917 juta. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno (Sandi) akan menyalahi hukum dan tak menghormati keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Rp 3.917.398.

Bahkan kini ratusan buruh berdemo di depan balaikota DKI untuk mengawal keputusan UMP DKI 2018 oleh sandi.

Selain itu beberapa perwakilan buruh juga sudah berada di dalam Balaikota dan sudah meminta bertemu dengan Sandi.

Selain sebagai gubernur, Sandi juga menjabata Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Deputi Presiden KSPI, Muhamad rusdi, mengatakan penghitungan UMP sebesar Rp 3,917 juta sudah paling tepat.

Sebab dihitung berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum dilalikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sebesar 8,71%.

Rusdi mengatakan, selama 2 tahun DKI Jakarta dipimpin Ahok, ada kesalahan terkait penghitungan kenaikan UMP DKI.

"Selama dua tahun ini nggak pernah ada survei KHL. Itu sudah dikoreksi oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bulan Agustus kemarin. Jadi menurut hakim ya harus ada survei KHL dulu untuk menghitung kenaikan UMP," jelas Rusdi kepada Wartakotalive.com di Balaikota DKI, Selasa (31/10/2017) siang.

Makanya menurut Rusdi, Sandiaga Uno harus mengabulkan pilihan kenaikan UMP sampai sebesar Rp 3,917 juta yang diusulkan unsur buruh di dewan pengupahan

Sedangkan pilihan kenaikan UMP sampai sebesar Rp 3.648.035 yang diusulkan unsur pengusaha di dewan pengupahan.

"Sebab angka Rp 3,648 juta itu tak ada penghitungan survei KHLnya. Mereka hanya menghitung berdasarkan PP 78/2015," jelas Rusdi.

Padahal DPR RI sudah menyatakan bahwan PP 78/2015 bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaknu UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Makanya secara hierarki peraturan hukum, PP 78/2015 tak perlu diikuti lagi. Pak Wagub akan melawan hukum kalau menetapkan UMP DKI 2017 hanya rp 3,648 juta," jelas Rusdi.(ote)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved