WartaKota/
Home »

Depok

Terkait Bangunan Lazada, Begini Respons Satpol PP Depok

Satpol PP Kota Depok menyatakan adanya itikad baik dari pihak Lazada selaku pemilik bangunan sistem modul pabrikan, di Rangkapan Jaya, Depok.

Terkait Bangunan Lazada, Begini Respons Satpol PP Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mendatangi lokasi pengerjaan bangunan sistem modul pabrikan, milik toko online Lazada di Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Kamis (26/10/2017). 

WARTA KOTA, DEPOK -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menyatakan adanya itikad baik dari pemilik dan pengelola modular structure atau bangunan sistem modul pabrikan, milik toko online Lazada di Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Depok Dudi Miraz yang menyampaikan penilaian itu, pengurusan izin adalah langkah yang baik dan bagus serta patut diapresiasi

Sebelumnya bangunan sistem modul pabrikan milik Lazada yang berdiri di Rangkapan Jaya, Depok, itu sempat diultimatum Satpol PP Depok, melalui surat peringatan kedua, pada Kamis (26/10/2017), karena dinilai tak berizin namun pengerjaan tetap dilakukan.

"Baik dan bagus, yang bersangkutan sudah punya itikad urus izin. Sebab memang perizinannya harus segera diproses. Jadi kita belum akan melayangkan SP berikutnya," kata Dudi kepada Warta Kota, Minggu (29/10/2017).

Dudi mengemukakan, baik nantinya akan dijadikan gudang ataupun delivery hub, bangunan tersebut harus memiliki izin lengkap sebelum dikerjakan.

Sementara itu Astrid Puspitasari, selaku Head Of Public Relation Lazada Indonesia, menuturkan bahwa bangunan sistem modul pabrikan milik Lazada yang didirikan di kawasan Rangkapan Jaya, yang diultimatum oleh Satpol PP Depok karena belum berizin tersebut, bukanlah gudang.

"Sebagai catatan fasilitas Modular Structure ini akan digunakan sebagai Deliver Hub, tanpa adanya fasilitas pergudangan di dalamnya. Nantinya hub ini akan diperuntukkan sebagai fasilitas untuk mendukung proses pengiriman barang yang lebih efisien bagi para konsumen kami di area tersebut," kata Astrid.

Menurut Astrid perizinan bangunan sedang dalam proses persetujuan di Pemkot Depok. "Kami telah memulai proses perizinannya sejak Agustus lalu. Dan sampai saat ini sedang dalam proses persetujuan," kata Astrid.

Selain itu, ujar Astrid, terkait fasilitas tersebut pihaknya juga telah berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan terkait setempat.

Ia mengatakan, setelah mendapatkan surat peringatan pertama dari Satpol PP Depok beberapa pekan lalu, pihaknya telah mengingatkan para pekerja konstruksi dan meminta vendor untuk menghentikan berbagai kegiatan hingga proses perizinan selesai.

"Sejak 25 September, di lokasi sudah tidak ada kegiatan konstruksi," kata Astrid.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help