Diduga Salahi Aturan, Sandiaga Uno Bakal Audit Pengelolaan Dana CSR dan KLB DKI Jakarta Era Ahok

Pengelolaan penggunaan dana Corporate Social Responscibility (CSR) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di DKI Jakarta dinilai menyalahi aturan

Diduga Salahi Aturan, Sandiaga Uno  Bakal Audit Pengelolaan Dana CSR dan KLB DKI Jakarta Era Ahok
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno usai rapat Asian Games 2018 di Balaikota DKI, Senin (23/10/2017) malam. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Pengelolaan penggunaan dana Corporate Social Responscibility (CSR) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di DKI Jakarta dinilai menyalahi aturan.

CSR dan KLB jadi primadona di era Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja alias Ahok.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sudah menegaskan akan mengaudit dan mengevaluasinya.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik mendukung langkah Sandi melakukan pendalaman temuan BPK dan mengaudit pengelolaan dana CSR.

Taufik menyebut pengelolaan dana CSR dan KLB Memang kurang transparan terkait penyerapannya ke APBD.

Taufik menjelaskan, pengelolaan keuangan CSR dan KLB tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah serta UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara.

Penyebabnya di era Ahok, dana CSR dan KLB digunakan tanpa melalui APBD.

Pemprov DKI hanya melakukan taksiran setelah proyek-proyek yang menggunakan dana CSR dan KLB rampung.

Beberapa pasal yang dilanggar, antara lain Pasal 4 ayat 2 UU 58 tahun 2005. Bunyinya 'Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah'.

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved