WartaKota/
Home »

Depok

Perda SKD Depok Tidak Akomodir Layanan RSUD Gratis Bagi Warga Depok Tak Miliki BPJS

Perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD) tidak mengakomodir permintaan warga miskin Depok agar layanan kesehatan di RSUD Depok digratiskan.

Perda SKD Depok Tidak Akomodir Layanan RSUD Gratis Bagi Warga Depok Tak Miliki BPJS
Istimewa
ILUSTRASI BPJS Kesehatan 

WARTA KOTA, DEPOK --- Disahkannya Perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang diajukan Pemkot Depok oleh DPRD Kota Depok akhir September lalu mendapat kecaman dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok.

Penyebabnya dalam Perda SKD tidak mengakomodir permintaan warga miskin Depok, agar layanan kesehatan di RSUD Depok digratiskan bagi warga Depok yang tidak memiliki BPJS Kesehatan ataupun yang menunggak.

"Kami menyesalkan Perda SKD Depok yang baru disahkan tidak memuat pasal agar layanan RSUD Depok gratis bagi warga Depok sekalipun tidak memiliki BPJS atau menunggak BPJS. Ini artinya mereka tidak mengakomodir permintaan warga miskin Depok," kata Ketua DKR Depok Roy Pangharapan, kepada wartawan, Kamis (12/10/2017).

Padahal kata dia ada ratusan ribu warga miskin di Depok yang tidak memiliki BPJS serta menunggak pembayaran BPJS karena masalah ekonomi.

"Saya prihatin, DPRD Depok yang merupakan wakil rakyat, tidak memperjuangan aspirasi rakyat. Saya sudah menanyakan hal ini ke mereka, apa sih ruginya mereka kalau RSUD gratis bagi warga Depok," kecam Roy.

Roy meminta para anggota DPRD Depok mencoba menanyakan langsung ke konstituen mereka soal layanan kesehatan.

"Pasti mereka maunya JKN, KIS atau BPJS atau gratis. Tapi sayang mereka semua gagal memperjuangkan aspirasi warga konstituen mereka karena hal itu tidak diakomodir di Perda SKD yang baru disahkan," kata Roy.

Menurut Roy, awalnya pihaknya meminta dalam Perda SKD semua iuran BPJS warga Depok ditanggung pemerintah dan yang menunggak diputihkan.

"Namun alasan mereka itu tidak bisa dilakukan karena masalah anggaran. nfo terakhir yang ia dapatkan alasan tidal diakomodirnya permintaan mereka adalah karena masalah anggaran. Oke mungkin alasan itu bisa kami terima," katanya.

Lalu sebagai jalan tengah jaminan kesehatan bagi warga Depok, kata Roy akhirnya pihaknya meminta agar masyarakat dan warga Depok yang ber KTP Depok, namun tidak punya BPJS atau BPJS nya nunggak, agar mendapat layanan kesehatan gratis di RSUD Depok jika mereka sakit.

"Kami minta hal ini dimasukkan dalam Perda SKD dan mereka berjanji akan mempertimbangkan dan memperjuangkannya. Tapi nyatanya tidak ada satu pasal pun dalam Perda SKD Depok yang disahkan memuat hal itu atau menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga Depok yang tidak memiliko BPJS atau BPJS nunggak," kata Roy.

Pelayanan Maksimal

Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo mengakui tidak adanya pasalnya yang menggratiskan layanan kesehatan di RSUD Depok bagi warga Depok tanpa syarat dalam Perda SKD yang baru disahkan.

Namun katanya Perda SKD tersebut akan dapat lebih meningkatkan kinerja baik RS pemerintah dan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Ada salah satu pasal yang mendorong agar Pemkot Depok untuk melakukan sosialisasi yang luas terhadap rumah sakit swasta di Kota Depok untuk bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan ke masyarakat tidak mampu secara maksimal. Jadi tidak akan ada lagi diskriminasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat tidak mampu," kata Hendrik.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help