WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

DPRD Geram, Warga DKI Ongkosi Hidup Pekerja Asing Rekanan PAM Jaya Selama Tujuh Tahun

Diduga warga Jakarta telah mengongkosi hidup pekerja asing rekanan PAM Jaya selama tujuh tahun. DPRD geram.

DPRD Geram, Warga DKI Ongkosi Hidup Pekerja Asing Rekanan PAM Jaya Selama Tujuh Tahun
Warta Kota
Logo PDAM Jaya 

WARTA KOTA, GAMBIR -- DPRD DKI Jakarta menyatakan kegeraman mereka  setelah memperoleh informasi bahwa ternyata warga Jakarta telah mengongkosi hidup pekerja asing rekanan PAM Jaya selama tujuh tahun.

Dua perusahaan rekanan PAM Jaya, yakni PT Aetra dan Palyja adalah merupakan perusahaan swasta yang dinilai memiliki banyak pekerja ekspatriat.

Pihak DPRD meminta Pemprov DKI segera mengambil sikap terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penghentian swastanisasi air di Jakarta. Dua erusahaan swasta itu diminta berbaur dengan PAM Jaya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria menyatakan kalangan Dewan di Jalan Kebon Sirih mendukung penuh putusan MA.

"Pemprov mesti segera ambil alih PT Aetra dan Palyja agar pasokan air ke warga Jakarta lebih optimal dan masyarakat membayar tak terlalu mahal.Ini harus diselesaikan oleh gubernur dan wagub baru," kata Iman tegas.

Dewan, katanya lebih lanjut, akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PAM Jaya terkait penggunaan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perairan itu.

Dewan menengarai penggunaan dana segar tersebut menguntungkan swasta dan merugikan DKI. Pada APBD Perubahan 2017, perusahaan plat merah itu, digelontori dana Rp 300 miliar untuk proyek pembangunan pipa air.

"Kami akan meminta agar anggaran PMD dicabut,’’ ujar bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu.

Sebelumnya Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, M. Riza mengungkapkan, jika putusan MA diabaikan keuangan negara yang dirugikan akan mencapai Rp 18,2 triliun.

Kerugian itu terutama akan terjadi jika kontrak kerja sama antara PT PAM Jaya dan PT Aetra serta Palyja dilanjutkan sampai dengan tahun 2023.

Apalagi hasil BPK memberi data hasil audit yang menunjukkan bahwa warga Jakarta telah kelebihan dalam membayar hingga 34 persen sejak tahun 2010.

"Per tahun bisa mencapai Rp 1,4 triliun. Artinya warga Jakarta masih punya duit berlebih dari pembuatan air selama ini," kata Riza di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dia juga mengingatkan pentingnya masalah air ini diketahui oleh warga Jakarta. Sebab harga yang dibayarkan selama ini adalah air minum yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 7000 oleh PALYJA dan Rp 6900 Aetra.

"Nah, 34 persen lebih mahal dari harga sesungguhnya.Jadi ada mark up di situ," jelas Riza.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: YB Willy Pramudya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help