Kursi Rapim Banyak yang Kosong, Walikota Jakpus Kecewa Berat

Wali Kota Jakarta Pusat mengaku menyatakan akan memberikan teguran keras kepada pimpinan UKPD yang kerap mangkir di rapim.

Kursi Rapim Banyak yang Kosong, Walikota Jakpus Kecewa Berat
Warta Kota/Rangga Baskoro/M8
Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede memimpin rapim (rapat pimpinan) Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (10/10). 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengaku kecewa berat atas tingkat kehadiran pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam rapat pimpinan (rapim). Dia menyatakan akan memberikan teguran keras terhadap mereka yang kerap mangkir.

Lontaran kekecewaan Mangara itu mengemuka saat ia melihat banyaknya kursi kosong saat berlangsungnya rapim di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (10/10).

"Ini rapim sudah terjadwal setiap Selasa, dan tercatat di provinsi," tegas Mangara seusai rapim, Selasa (10/10) seraya menyatakan niatanya memberikan teguran kepada para pimpinan UKPD yang absen dalam rapim dan hanya diwakili stafnya.

Ia menuturkan, seharusnya pimpinan UKPD bisa memilih untuk memprioritaskan rapim ketimbang menghadiri acara lain apabila kegiatan tersebut dirasa tidak begitu penting.

"Mereka kan jauh lebih tahu mana yang penting dan tidak. Jika memang ada kegiatan di luar jauh lebih penting ya mereka yang lebih tahu," jelasnya.

Masih menurut Mangara, hal yang menjadi masalah adalah wakil UKPD yang mengikuti rapat kadang-kadang tidak memahami hal yang harus diutarakan ataupun dilaporkan. Jika hal ini terus terjadi, masalah yang dibahas dalam rapim belum tentu sampai ke atasan mereka.

"Kalau ada masalah di luar ya kita rapatkan di rapim. Ini untuk mencari penyelesaian. Tapi kalau tidak sampai ke atasan karena nggak pernah hadir, ya tanggung sendiri risikonya," jelas Mangara.

Seketaris Kota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, mengatakan ke depan kepala UKPD yang berhalangan hadir harus memberikan surat tertulis terkait alasannya.
Begitu juga jika kehadirannya diwakilkan, mereka harus menyertakan surat tugas dari pimpinan UKPD.

"Itu akan menjadi absen bagi seluruh UKPD. Jika masih melanggar kita akan langsung memberikan laporan kepada SKPD mereka masing-masing," kata Iqbal. (m8)

Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help