Krisis Rohingya

Dianggap Biang Eksodus Rohingya, Barat Siap-siap Hukum Para Jenderal Top Myanmar

Uni Eropa dan AS tengah mempertimbangkan penjatuhan sanksi kepada para jenderal Myanmar karena membuat warga Rohingya eksous besar-besaran.

Dianggap Biang Eksodus Rohingya, Barat Siap-siap Hukum Para Jenderal Top Myanmar
Antaranews.com
Selain dianggap Barat sebagai arsitek di balik pengusiran paksa lebih dari setengah juta warga Rohingya, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing, juga disebut banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai operator utama dan pemimpin bayangan di Myanmar (REUTERS/Soe Zeya Tun) 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Uni Eropa dan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi kepada para pemimpin militer Myanmar karena telah memerintahkan ofensif militer yang memaksa lebih dari setengah juta warga Rohingya melarikan diri dari negaranya.

Dari wawancara dengan selusinan diplomat dan pejabat pemerintah di Washington, Yangon dan Eropa, kantor berita Reuters mengungkapkan, sanksi yang secara khusus ditujukan kepada para jenderal top Myanmar itu adalah salah satu dari berbagai opsi yang dibahas Barat dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

Belum ada yang diputuskan. Washington dan Brussels untuk sementara menunda opsi ini, kata beberapa sumber.

Barat juga membahas peningkatan bantuan kepada negara bagian Rakhine.

Perkembangan terakhir menunjukkan, eksodus besar-besaran warga Rohingya ke Bangladesh telah mendorong para pengambil kebijakan di Barat untuk mengambil langkah.

Barat mengesampingkan pemerintahan di luar Aung San Suu Kyi karena wanita pemimpin Myanmar ini dianggap Barat tak dapat mengendalikan militer dan disandera oleh konstitusi yang dibuat militer.

Dewan Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas Myanmar pada 16 Oktober nanti, namun tak ingin cepat-cepat menjatuhkan sanksi.

Menteri Pembangunan Denmark Ulla Tornaes berkata kepada Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya dalam agenda bahasan Uni Eropa.

Tujuan utama Denmark adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar.

Dua orang pejabat AS mengungkapkan sanksi akan secara khusus ditujukan kepada panglima angkatan bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, dan beberapa jenderal lain, termasuk para pemimpin milisi etnis Rakhine-Budha yang dituduh telah membakar kampung-kampung Rohingya.

Bentuk sanksi adalah pembekuan asset mereka di AS, melarang mereka pergi ke AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka dan berbagai penalti lainnya.

AS kini tengah berkonsultasi dengan Eropa, Jepang dan Asia Tenggara (ASEAN) mengenai sanksi ini, kata para pejabat AS.

Sementara itu seorang diplomat senior Eropa di Yangon menyatakan negara-negara Barat tengah berkoordinasi mengenai langkah mereka terhadap krisis Rohingya dan sudah sepakat menyangkut tindakan kepada militer Myanmar, khususnya panglima angkatan bersenjatanya, yang sudah pasti menjadi target utama sanksi.

Sang panglima militer Myanmar akan dilarang mengunjungi Eropa padahal tahun lalu sang jenderal pernah pergi ke Brussels, Berlin dan Wina, demikian Reuters.

Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help