WartaKota/

Bekasi Daerah Pertama Pikirkan Nasib Jaminan Kecelakaan Tenaga Kontrak

Sebetulnya penyelenggara negara memang tidak diwajibkan memberi bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai kontrak.

Bekasi Daerah Pertama Pikirkan Nasib Jaminan Kecelakaan Tenaga Kontrak
Muradi/KONTAN
Ilustrasi pekerja. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan, Pemerintah Kota Bekasi merupakan penyelenggara negara di tingkat daerah yang pertama memikirkan nasib tenaga kerja kontrak (TKK) untuk memperoleh jaminan perlindungan kecelakaan kerja.

Tidak hanya itu, sekitar 7.000 TKK juga mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (Jkm).

“Kami mengapresiasi upaya Kota Bekasi yang ingin menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk para TKK di lingkungan pemerintahan setempat,” ujar Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Mariansah di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (9/10).

Mariansah mengungkapkan, sebetulnya penyelenggara negara memang tidak diwajibkan memberi bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai kontrak.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja.

Namun, kata dia, sikap Kota Bekasi justru terbalik. Daerah yang berada di sisi timur DKI Jakarta ini, mendaftarkan pegawai kontraknya untuk mendapatkan jaminan ketika tidak lagi mengabdi pada negara atau ketika pensiun.

“Kita mengimbau kepada pemerintah daerah yang lain untuk mengikuti seperti halnya Kota Bekasi. Karena para pegawai juga memiliki keluarga, anak atau tanggungan lain. Apalagi kalau mereka mengalami kecelakaan kerja,” kata Mariansah. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help