Dahsyat! Ada Potensi Kehilangan Penerimaan Negara dari PT Freeport Rp 6 Triliun

BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.

Dahsyat! Ada Potensi Kehilangan Penerimaan Negara dari PT Freeport Rp 6 Triliun
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Tambang terbuka Grasberg merupakan bagian dari gunung api yang telah mati.Tambang yang fotonya diambil, Jumat (25/11/2011) itu rencananya akan dihentikan operasi penambangannya pada tahun 2016. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta dolar AS atau Rp6,02 triliun (asumsi kurs Rp13.500 per dolar AS).

Auditor Utama IV BPK, Saiful Anwar Nasution, mengatakan, pemerintah melalui PP Nomor 45/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 9/2012, telah menetapkan besaran tarif iuran tetap, royalti dan royalti tambahan.

Tetapi PT FI masih menggunakan tarif yang tercantum dalam KK yang besarannya lebih rendah, serta tidak disesuaikan dengan tarif terbaru menurut peraturan pemerintah tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PNBP tersebut.

Baca: BREAKING NEWS: Mantan Presiden Irak Jalal Talabani Meninggal Dunia

Berdasarkan PP Nomor 9/2012, tarif royalti tembaga ditetapkan sebesar 4 persen, emas 3,75 persen, perak 3,25 persen.

Sedangkan dalam kontrak karya, tarif royalti tembaga sebesar 3,75 persen, emas 1 persen, dan perak 1 persen.

"Menurut BPK, royalti itu harus sesuai dengan PP. Tapi itu sudah diperbaiki, hanya memperbaikinya terlambat. Di UU Nomor 4/2009 itu khan segera dengan PP, ini khan tidak," ujar Nasution, saat diskusi di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

BPK menemukan permasalahan utama, salah satunya yaitu pengendalian intern dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia meliputi pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan itu.

Kendati demikian, dia menegaskan temuan BPK itu hanya menunjukkan potensi kerugian negara, bukan kerugian negara.

"Potensi itu bukan betul-betul kerugian secara material. Potensi itu apabila tidak melakukan sesuatu, itu bisa jadi kerugian. Jadi kami rekomendasinya tidak untuk menyetorkan terlebih dahulu, kami rekomendasinya untuk melakukan sesuatu dulu. Bila tidak dilakukan, itu baru disebut kerugian negara," ujar doa.

Halaman
123
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved