KY Pastikan Tindaklanjuti Dugaan Pelangaran Hakim Praperadilan Setya Novanto

Komisi Yudisial menyatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan Hakim Cepi.

KY Pastikan Tindaklanjuti Dugaan Pelangaran Hakim Praperadilan Setya Novanto
kompas.com
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Peneliti SMRC Sirojuddin Abbas, pemandu diskusi Ichan Loulembah, Ketua DPP Golkar Andi H. Sinulingga, dan guru besar Ilmu Komunikasi UI, Ibnu Hamad, dalam acara diskusi bertajuk Golkar Pasca Putusan Praperadilan yang digelar di Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).(Fachri Fachrudin) 

WARTA KOTA, MATRAMAN -- Ketua Komisi Yudisial ( KY), Aidul Fitriciada Azhari, mengatakan bahwa beberapa laporan yang disampaikan masyarakat terhadap hakim praperadilan yang diajukan Setya Novanto, yakni Cepi Iskandar, sudah masuk ke KY sejak beberapa waktu lalu.

KY akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan Hakim Cepi.

"Kemarin Jumat baru diputus. Senin (1/10/2017) itu mungkin baru mulai dikaji," kata Aidul di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Aidul mengatakan, penyelidikan yang dapat dilakukan KY terbatas pada dugaan adanya pelanggaran kode etik kehakiman oleh hakim yang dilaporkan, dan bukan pada teknis yudisial.

Nantinya hasil laporannya akan diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti.

"Ya selama ini memang kita sudah (selalu) merekomendasikan. Biasanya kalau jadi masalah misalnya masuk teknis yudisial," kata Aidul

Namun, lanjutnya, beberapa waktu belakangan MA menyatakan bersedia melakukan pemeriksaan bersama KY.

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam hal profesionalisme kami bisa lakukan pemeriksaan bersama," ujarnya lagi.

Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2017), Hakim Tunggal Cepi Iskandar memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Cepi menilai penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. KPK pun diminta menghentikan penyidikan terhadap Novanto.

Halaman
12
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved