Home »

News

» Jakarta

Harusnya Tahun 2017 Pemprov DKI Buka Penerimaan CPNS, Tapi Batal Gara-gara Ini

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov DKI seharusnya bisa kembali diadakan tahun 2017 ini. 

Harusnya Tahun 2017 Pemprov DKI Buka Penerimaan CPNS, Tapi Batal Gara-gara Ini
Sejumlah orang mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (Kompas.com) 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov DKI seharusnya bisa kembali diadakan tahun 2017 ini. 

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, mengungkapkan hal itu kepada Wartakotalive.com, Jumat (29/9/2017). 

Menurut Syarif, hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi A dengan Badan Kepegawaian DKI Jakarta (BKD DKI), Kamis (28/9/2017). 

Syarif menjelaskan, dalam rapat tersebut BKD DKI memberikan bukti telah bersurat ke Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) pada 15 Mei 2017 lalu. 

Ketika itu BKD DKI bersurat dan menjelaskan Pemprov DKI sudah kekurangan PNS sebanyak 47.325 tahun 2017 ini. 

Hal itu Imbas dari moratorium penerimaan CPNS DKI sejak 2012 silam, atau selama 5 tahun.

Lalu BKD DKI mengajukan formasi penerimaan CPNS sebanyak 47.325 di tahun 2017 ini. 

"Diajukan sebanyak itu karena idealnya Pemprov DKI diisi 110.404 PNS. Tapi PNS yang tersisa sekarang hanya 69.999," jelas Syarif berdasarkan keterangan BKD DKI. 

Tapi permintaan itu ditolak Menpan-RB dengan alasan segalanya masih dalam kajian dan ada pertimbangan mengurangi beban APBD DKI terutama terkait besarnya pembayaran uang pensiun. 

"Kalau saya sendiri sangat mendukung surat BKD DKI ke Kemenpan-RB. Sebenarnya terkait beban APBD ini tak masalah untuk daerah dengan pendapatan yang besar seperti DKI," kata Syarif. 

Untuk itu, ujar Syarif, agar dapat meyakinkan Kemenpan-RB pihaknya sudah meminta agar selanjutnya memberi surat dan laporan kondisi Pemprov DKI tiap 4 bulan ke Kemenpan-RB. 

Salah satunya adalah mesti bisa menjelaskan bahwa Pemprov DKI pasti mampu membayar PNS-nya sesuai dengan kemampuan APBD. 

Makanya, kata Syarif, pembahasan mengenai skema baru pembayaran (pemotongan) TKD kepada PNS juga mesti dibicarakan segera agar bisa dijadikan bahan untuk surat berikutnya ke Kemenpan-RB. 

"Nanti pekan depan kita akan mulai membicaran terkait (pemotongan) tunjangan kinerja daerah," kata Syarif.(*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help