DPRD Minta Djarot Tak Perlu Bohong Soal TKD Dipotong

Pemotongan TKD sudah seharusnya terjadi karena moratorium penerimaan CPNS DKI kemungkinan dicabut.

DPRD Minta Djarot Tak Perlu Bohong Soal TKD Dipotong
Warta Kota/Henry Lopulalan
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) bersama pimpinan KPK Saut Situmorang menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/9). Djarot mendatangi KPK untuk menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan KPK terkait pengawasan pajak dan retribusi. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tertangkap basah berbohong ke pegawai negeri sipil (PNS) terkait pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diusulkan anggota dewan.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, mengatakan, pemotongan TKD sudah seharusnya terjadi karena moratorium penerimaan CPNS DKI kemungkinan dicabut.

Syarif menjelaskan, apabila moratorium dicabut maka belanja pegawai (pembayaran gaji, TKD, dan lainnya) akan membengkak apabila mempertahankan cara yang saat ini dijalani.

"Sekarang itu belanja pegawai Pemprov DKI sudah 26 persen dari postur APBD. Padahal aturannya belanja pegawai itu tak boleh lebih dari 30 persen dari APBD," kata Syarif.

Syarif yakin ketika nanti ada PNS baru di Jakarta dan cara penggajian dan pembayaran TKD era Ahok masih dipertahankan, maka DKI akan menyalahi aturan.

"Makanya perlu diatur dari sekarang model TKD yang baru," ujar Syarif ketika dihubungi Wartakotalive.com, Kamis (28/9/2017).

Terkait hal itu, menurut Syarif, Djarot tak perlu bilang bahwa tak akan ada pemotongan TKD (berbohong).

Pemotongan TKD pasti akan ada sebab dewan meminta penghitungan TKD model baru dengan cara mempertimbangkan 6 unsur.

Antara lain, daftar urutan kepangkatan (DUK), eselon, golongan, masa kerja, tantangan kerja, serta serapan anggaran tergantung masing-masing PNS berdinas.

Syarif menjelaskan, apabila penghitungan TKD mempertimbangkan 6 unsur itu, maka PNS tak akan memiliki besaran TKD yang cenderung seragam seperti saat ini.

"Pegawai-pegawai yang pekerjaannya di balik meja, tidak terlalu khusus, tak terlalu berisiko korupsi, serta tak banyak resiko ya harus siap turun TKD nya. Apalagi kalau mereka berdinas di instansi yang serapannya rendah," kata Syarif.

Makanya, kata Syarif, Djarot membantah seperti itu hanya untuk menenangkan PNS.

"Kemarin soalnya psikis PNS cukup anjlok juga mendengar kabar ini. Tapi ya memang begitu rencananya," kata Syarif.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help