DPRD: Gaji Besar Tak Bikin PNS Berhenti Korupsi, Diduga Ada yang Suka Minta Fee Proyek

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tak terlalu setuju penurunan gaji PNS lewat skema pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) usulan DPRD.

Menurut Djarot, pemotongan TKD akan membuat PNS lebih berpotenso korupsi.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria yang sejak beberapa hari lalu kesal dengan Djarot tak setuju dengan argumen tersebut.

Iman berang terhadap Djarot lantaran ujarannya yang menuduh anggota DPRD DKI ada main mata dengan Dinas Sumber Daya Air terkait lolosnya anggaran siluman sebesar Rp 1,8 triliun untuk pembebasan lahan.

Anggaran siluman itu mendadak masuk ke Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2017 tanpa masuk e-budgeting

Tudingan Djarot seolah mengarah ke Iman, sebab urusan itu memang berada di Komisi D.

Iman menyebut anggaran itu memang pernah diminta oleh Dinas Sumber Daya air di pembahasan komisi D. Tapi Iman sudah mencoret anggaran tersebut.

"Makanya Pak Djarot jangan main tuduhm coba selidiki anak buahnya soal itu. Kami terganggu dengan ucapan Pak Djarot," kata Iman.

Sebab yang bisa memasukan lagi anggaran yang sudah dicoret itu ke KUPA-PPAS hanyalah SKPD terkait, bukan DPRD.

Iman menyarankan sebelum lengser dari kursi orang nomor satu di Jakarta, Djarot lebih baik rutin memperhatikan bagaimana gerak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memainkan anggaran pengadaan.

Bahkan Iman menduga ada beberapa anak buah Djarot yang kerap meminta fee di depan sebelum menjalankan sebuah proyek.

Itu baru dugaan Iman karena dia baru sekadar pernah mendengar keluhan dari rekanan-rekanan Pemprov DKI.

Makanya, kata Iman, Jangan kemudian mengatakan seakan-akan DPRD liar.

’’Yang liar anak buahnya (Pak Djarot), bukan DPRD DKI,’’ tegas Iman.

Makanya terkait rencana penurunan gaji PNS lewat skema pemotongan TKD, Iman menilai besarnya TKD tak membantu apapun terkait penurunan korupsi.

Sebab ternyata masih banyak selentingan ada pejabat atau PNS yang meminta fee.