Partai Pendukung Dorong Anies-Sandi Tanda Tangan Pergub Penurunan Gaji PNS

Partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal mendorong Pergub terkait penurunan pendapatan PNS DKI

kompas.com
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai menghadiri diskusi dengan para duta besar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2017).(KOMPAS.com/Dea Andriani) 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR - Partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal mendorong Pergub terkait penurunan pendapatan PNS DKI segera ditandatangani begitu menjabat.

Penurunan pendapatan akan dilakukan lewat skema pemotongan tunjangan kerja daerah (TKD) yang ada di Pergub.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni, mengatakan, Anies mesti meninjau ulang TKD PNS DKI.

"Terlalu besar TKD nya. Padahal serapannya sepanjang 5 tahun ini, 2012 sampai 2017 terbilang gagal," kata Ghoni ketika dihubungi Wartakotalive.com, Minggu (25/9/2017) sore.

Baca: Pihak Sekolah Tanggung Biaya Perawatan Korban Keracunan Cibubur

Menurut Ghoni, sejak era DKI dipimpin Joko Widodo, Ahok, lalu Djarot, seluruhnya terbilang gagal memaksimalkan penyerapan TKD.

"Makanya gubernur baru harus dipressing betul terkait TKD ini," jelas Ghoni.

Ghoni berjanji akan berbicara dengan Anies bersama komisi 2 terkait hal tersebut.

"Supaya Anies tak hanya mendapat saran dari eksekutif saja. Supaya dengar juga dr anggota dewan," kata Ghoni.

Ghoni yakin masyarakat setuju apabila melihat alasan penurunan TKD PNS.

"Ya kalau serapannya dinasnya rendah kan aneh kalau pegawainya terima TKD maksimal," ujar Ghoni.

Baca: Cegah Terorisme, Mabes Polri Turunkan Tim Satgas Kontra Radikal ke Warga di Jadetabek

Belum lagi alasan penurunan TKD lainnya seperti beban kerja, resiko pekerjaan dan lainnya.

Tak mungkin seorang staf yang bekerja di balik meja saja lalu penghasilannya disamakan dengan pekerja lapangan yang lebih berisiko.

"Ini memang bukan kebijakan populer. Tapi saya yakin masyarakat setuju kalau TKD PNS diturunkan," ujar Ghoni.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved