WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Ini Alasan BKD DKI Tolak Pengajuan Pensiun Dini Dua Pejabat DKI Tersangka Korupsi

Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menolak pengajuan pensiun dini dua tersangka korupsi normalisasi kali di Jakarta Barat.

WARTA KOTA, GAMBIR -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menolak pengajuan pensiun dini dua tersangka korupsi normalisasi kali di Jakarta Barat.

Dua pejabat itu adalah Asril Marzuki dan Fatahillah. Asril Marzuki terakhir menjabat sebagai Sekretaris Kota Jakarta Barat dan Fatahillah menjabat sebagai Asisten Kesra Pemprov DKI.

Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pensiun BKD DKI Jakarta, Etty Agustijani, mengatakan, Asril dan Marzuki memang sempat mengajukan pensiun dini.

"Tapi tidk kami kabulkan dan kami kembalikan lagi seluruh berkas permohonan pensiun dininya," ujar Etty.

Pengembalian berkas permohonan pensiun dini dilakukan agar tak jadi masalah di kemudian hari.

"Sebab statusnya tersangka. Jadi tak bisa mereka pensiun dini," kata Etty ketika dihubungi Warta Kota Selasa (19/9/2017) sore.

Etty menjelaskan, pensiun dini ditolak karena sesuai UU ASN dan PP 11 th 2017, setiap PNS yg sedang terkena masalah tindak pidana korupsi tidak dapat dipensiunkan sampai dengan ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

"Jika inkrahnya terbukti korupsi, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak dapat hak pensiun," jelas Etty.

Makanya pengajuan pensiun dini ditolak, sebab apabila dikabulkan akan menyebabkan dua pejabat terduga korupsi itu mendapat hak pensiunnya.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: YB Willy Pramudya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help