WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Perlu Aturan Soal Kontribusi Pengembang Reklamasi Masuk APBD

Pengembang pulau reklamasi C, D, dan G di Teluk Jakarta terancam bakal mengeluarkan biaya lagi untuk kontribusi tambahan sebesar 15 persen.

Perlu Aturan Soal Kontribusi Pengembang Reklamasi Masuk APBD
Istimewa
HGB reklamasi. 

WARTA KOTA, SEMANGGI-Pengembang pulau reklamasi C, D, dan G di Teluk Jakarta terancam bakal mengeluarkan biaya lagi untuk kontribusi tambahan sebesar 15 persen.

Pemprov DKI menyetujui pasal kontribusi tambahan di Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) menyebutkan bahwa kontribusi tersebut harus disetorkan dulu ke APBD DKI.

Akibatnya kontribusi tambahan yang kini sudah terlanjur dikerjakan bakal tak dihitung.

Pengembang pulau C, D, dan G memang sudah terlanjur mengerjakan proyek kontribusi tambahan, tetapi berakhir mangkrak.

Seperti pembuatan jalan inspeksi kali apuran, anak kali ciliwung, sekretaris, dan kali mookevart yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera (PT MWS - anak perusahaan agung podomoro land).

Selain itu ada pula pengerjaan jalan inspeksi kali gendong yang dikerjakan PT THI, pengembang pulau H.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengatakan, selama ada aturan yang mendukung Raperda RTTKS Pantura disisipkan mengenai pasal bahwa kontribusi tambahan mesti masuk ke APBD dulu, maka pihaknya setuju saja.

"Ya kami sih silahkan saja. Selama ada aturan yang bisa mendukung itu," kata Tuty ketika dihubungi Wartakotalive.com, Minggu (17/9/2017) sore.

Menurut Tuty, fokus utama dari pihaknya bukan soal kontribusi tambahan mesti disetor dulu ke APBD.

"Kami lebih fokus agar rumusan kontribusi tambahan sebesar 15 persen masuk di Raperda RTTKS. Rumusnya kan kontribusi tambahan itu adalah NJOP dikalikan dengan luar area komersil yang tersedia," kata Tuty.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help