WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pemprov DKI Tetap Kejar Pengusaha Taksi Aplikasi Uji KIR

Pemproh DKI melalui Dinas Perhubungan memaksa angkutan online segera mengurus KIR sebagai dasar izin operasional.

Pemprov DKI Tetap Kejar Pengusaha Taksi Aplikasi Uji KIR
Warta Kota/Rangga Baskoro
Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah. 

WARTA KOTA, PALMERAH-Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 terkait transportasi online terus berpolemik.

Namun DKI Jakarta memilih memaksa angkutan online segera mengurus KIR sebagai dasar izin operasional.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, polemik keputusan MA yang menganulir 14 Pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2017 tentang transportasi online merupakan kewenangan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk menanggapinya.

Menurut Andri, ketimbang kehabisan energi lantaran memikirkan putusan tersebut, dirinya memilih untuk mensosialisasikan dan memaksa pebisnis angkutan online agar segera menguji kendaraan atau Uji KIR sebagai dasar izin operasional. Termasuk dengan pajaknya.

"Uji KIR dan Pajak kan tidak dicabut pasalnya. Nah itu wajib untuk penuhi izin operasional dari faktor keselamatan dan kenyamanan penumpang," kata Andri Yasnyah saat dihubungi, Minggu (17/9/2017).

Andri menjelaskan, selain memaksa uji KIR dan Pajak, sambil menunggu sikap Kemenhub menanggapi putusan, pihaknya juga tengah berupaya mempercepat peningkatan layanan umum, khususnya Bus Rapid Transit (BRT) dan Non BRT.

Dengan peningkatan layanan umum bersubsidi, angkutan online tidak akan menjadi pilihan utama masyarakat dalam bermobilisasi.

"Kami sedang lakukan rerouting trayek agar dapat melayani penumpang dari awal perjalananya. Termasuk menghitung subsidi agar penumpang cukup Rp 3.500 untuk sekali naik angkutan umum apa saja," ungkap Andri.

Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menegaskan, 14 pasal dalam permenhub 26 yang dicabut oleh MA, tidak bisa lagi dihidupkan oleh pemerintah meski dengan cara membuat peraturan baru.

Menurutnya, apabila dibuat kembali, itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap pengadilan dan mencederai prinsip negara hukum.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help