WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

KPK Belum Siapkan Administrasi, Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda Rabu Pekan Depan

Sidang perdana praperadilan tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, Setya Novanto, ditunda.

KPK Belum Siapkan Administrasi, Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda Rabu Pekan Depan
TRIBUNNEWS/DENNIS DESTRYAWAN
Sidang perdana praperadilan tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017). 

WARTA KOTA, KEMAYORAN - Sidang perdana praperadilan tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, Setya Novanto, ditunda.

Setya menggugat penetapannya sebagai tersangka dalam perkara korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang digelar Selasa (12/9/2017) hari ini, namun ditunda atas permohonan dari KPK, dengan alasan untuk menyiapkan administrasi.

Perwakilan KPK melayangkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Cepi Iskandar membacakan surat permohonan penundaan tersebut. Isi surat meminta agar hakim menunda sidang praperadilan selama tiga minggu ke depan. KPK ingin menyiapkan saksi ahli dalam persidangan.

Baca: Besok Setya Novanto Juga Bakal Absen Sidang Perdana Praperadilan

Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, tak setuju sidang ditunda hingga tiga minggu ke depan.

"Waktu tiga minggu tidak sepakat, kami minta tiga hari. Terlalu lama tiga minggu," ujar Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).

Hakim Cepi tak menyetujui sidang ditunda hingga tiga minggu maupun tiga hari. Hakim menilai, tiga minggu terlalu lama, sementara tiga hari terlalu singkat. Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga Rabu (20/9/2017) pekan depan.

Baca: Panglima TNI Takkan Biarkan Veteran Ditelantarkan

"Selanjutnya sidang diundur tanggal 20 September 2017," kata hakim Cepi.

Sidang praperadilan Novanto didaftarkan dengan nomor register 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto menggugat penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kemendagri, pada Senin (17/7/2017) lalu. (Dennis Destryawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help