WartaKota/

Soal Insentif Ketua PGRI Tangerang Ajak untuk Bertanya ke Pemprov Banten

Dengan melaksanakan Undang-undang No 23 tahun 2014, sehingga tidak ada celah lagi untuk di Kota Tangerang.

Soal Insentif Ketua PGRI Tangerang Ajak untuk Bertanya ke Pemprov Banten
Warta Kota/Andika Panduwinata
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang, Jamaludin. 

WARTA KOTA, TANGERANG -- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang, Jamaludin mengajak guru SMA di Kota Tangerang untuk sama-sama berjuang mengajukan insentif ke Pemerintah Provinsi Banten.

Hal tersebut dikatakan usai menghadiri audiensi dengan peserta aksi demonstrasi dari PGSRI, Senin (11/9/2017) di ruang Ekbang Kesra, Puspemkot Tangerang.

"Tadi, kita sama-sama mengetahui bahwa terhitung sejak 2 Oktober 2016 kita sudah harus melaksanakan Undang-undang No 23 tahun 2014, sehingga tidak ada celah lagi untuk di Kota Tangerang," ujar Jamaluddin.

Dirinya mengatakan, PGRI selalu ikut berjuang dalam menyejahterahkan guru-guru, khususnya guru honorer di Kota Tangerang.

"Kita tahu bahwa sejak dulu belum ada insentif, kita perjuangkan, bahkan saat sudah ada insentif kita usulkan untuk naik hingga mencapai Rp 650.000 pada terakhir kali," ucapnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang, Jamaludin.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang, Jamaludin. (Warta Kota/Andika Panduwinata)

Ia mengungkapkan, pihaknya akan mengirim surat permohonan kepada Gubernur Banten yang telah memegang pengelolaan SMA/SMK untuk ikut memperhatikan insentif guru honorer tersebut.

"Karena, terkait SMA/SMK kewenangannya ada di Provinsi, maka PGRI Kota Tangerang akan mengirim Permohonan kepada pak Gubernur agar tahun ini bisa dianggarkan karena, saat ini, sedang menyusun anggaran perubahan. Beliau juga concern masalah pendidikan jadi semoga bisa diberikan," kata Jamaludin.

Pria yang saat ini menjabat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang tersebut berharap para guru honorer dari PGSRI ikut bersama-sama mengajukan hal tersebut kepada Provinsi.

"Mari, sama-sama kita ajukan ke Pemprov, agar kesejahteraan guru SMA/SMK yang sejak diambil alih oleh Provinsi menjadi tidak baik, bisa kembali seperti masih di pegang Pemkot, bahkan kalau bisa lebih baik," katanya.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help