Ketua Pansus Angket KPK: Emang Siapa Sih yang Mau Bubarin KPK?

Namun, politikus Partai Golkar ini mengingatkan, persoalan HAM dalam proses penegakan hukum tidak boleh diabaikan oleh KPK.

Ketua Pansus Angket KPK: Emang Siapa Sih yang Mau Bubarin KPK?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kelima kanan), Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kelima kiri), beserta anggota Pansus Hak Angket KPK lainnya, berjabat tangan usai melakukan pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7/2017). pertemuan antara Jaksa Agung dengan Pansus Hak Angket KPK membahas mekanisme kerja dan hubungan antar-penegak hukum. 

WARTA KOTA, PALMERAH - Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap ada, karena korupsi masih merajalela di Indonesia.

Namun, politikus Partai Golkar ini mengingatkan, persoalan HAM dalam proses penegakan hukum tidak boleh diabaikan oleh KPK.

Karena, menurut Agun, HAM adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan reformasi, termasuk pemberantasan korupsi.

Baca: Sedang Fokus Sekolah di Amerika, Sarah Azhari Tolak Tawaran Main Sinetron

Agun memberikan contoh seorang saksi yang rekening tabungannya diblokir KPK selama dua tahun, dan dicekal. Pernyataan politikus PDIP Henry Yosodiningrat untuk pembekuan KPK, kata Agun, bukanlah usulan Pansus Angket KPK.

"Kami tak pernah bicara pembekuan. Saya juga mau tanya, emang siapa sih yang mau bubarin KPK?" ujar Agun kepada Tribunnews.com, Minggu (10/9/2017).

Sebelumnya, anggota Pansus Angket dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi, dan pembenahan ini butuh waktu lama.

Baca: Rizieq Shihab: LGBT dan Prostitusi Harus Lenyap

"Maka jika perlu, untuk sementara KPK disetop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip dari Kompas.

Sementara, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan menindak kader yang mengeluarkan pernyataan di luar kebijakan partai.

"Tidak ada upaya untuk melakukan pembekuan ataupun pembubaran (KPK). Bagi anggota- anggota fraksi dari kami yang menyatakan sikap di luar kebijakan partai, kami berikan peringatan," tegas Hasto seusai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam peresmian Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Minggu (10/9/2017). (*)

Penulis: Sri Handriyatmo Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help