Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Impor Gas

Tidak hanya karena kebijakan ini dianggap terburu-buru, sejumlah pihak menganggap aneh sebab Singapura bukanlah negara produsen gas.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Impor Gas
Warta Kota/Feryanto Hadi
Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen dalam seminar ‘Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor’ yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Grand Diara Hotel Bogor, Cisarua, Kamis (7/9/2017). 

WARTA KOTA, CISARUA - Wacana kebijakan impor gas alam cair (LNG) dari konsorsium Singapura yang didengungkan pemerintah menimbulkan pro dan kontra.

Tidak hanya karena kebijakan ini dianggap terburu-buru, sejumlah pihak menganggap aneh sebab Singapura bukanlah negara produsen gas.

Ditambah lagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memperkirakan sampai 2035 mendatang ada 60 kargo LNG produksi lapangan gas di dalam negeri yang belum memiliki pembeli.

Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen mempertanyakan wacana impor sebagai cara instan pemerintah dalam menekan harga gas bagi pelanggan industri.

Mengutip data Kementerian Perindustrian, Agus menyebut pada 2017 ini kebutuhan industri akan gas bumi mencapai 2.280 MMSCFD. Gas tersebut sebagian besar diserap industri pupuk sebesar 791,22 MMSCFD dan petrokimia 295 MMSCFD.

“Sementara menurut Kementerian ESDM, produksi gas sampai 4 September 2017 itu sekitar 7.756 MMSCFD. Lalu mengapa harus impor?” ujar Agus dalam seminar ‘Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor’ yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Grand Diara Hotel Bogor, Cisarua, Kamis (7/9/2017).

Agus menilai pemerintah seharusnya fokus membedah dan memperbaiki marjin harga gas yang tinggi ketika sampai ke tangan pelanggan karena banyak melalui perusahaan perantara alias trader yang mengambil marjin tinggi.

“Trader gas ini sangat banyak dan punya power sangat besar sehingga sulit ditertibkan. Mudah-mudahan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa bisa cepat selesai, sehingga harga bisa diturunkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah revisi peraturan tersebut diterbitkan, Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak akan mengizinkan para trader mendapatkan perpanjangan kontrak pasokan gas. Kecuali trader tersebut membangun penampungan dan jaringan pipa gas ke konsumen.

"Masalahnya ada bau-bau politis di sini. Banyak perusahaan trading itu dimiliki politisi di Senayan. Jadi, ada ketakutan jika semuanya ditertibkan nanti akan berimplikasi terhadapan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi sekarang saya lihat mulai ada upaya penertiban itu," imbuhnya.

Halaman
123
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved