Penguatan Perppu No 2/2017 Tentang Ormas Perlu Dukungan

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat dukungan.

Penguatan Perppu No 2/2017 Tentang Ormas Perlu Dukungan
dokumentasi

WARTA KOTA, PALMERAH ----- Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendapat dukungan. Dengan catatan, masyarakat luas harus mendapat disseminasi pengetahuan mengenai landasan keadaan genting dan mendesak yang mendasari terbitnya Perppu tersebut.

"Keluarga Kosgoro mendukung reformasi dan bertanggung jawab dengan hadirnya reformasi hingga sekarang ini serta kesetiaan pada Pancasila,” ujar tokoh senior Kosgoro, Hayono Isman dalam diskusi publik 'Perppu Ormas dan Upaya Membangun Solidaritas Berbangsa' di Jakarta, Rabu (30/8)

Dirinya melihat, dinamika yang terbangun sebagai reaksi beragam atas terbitnya Perppu No 2/2017 ini banyak menimbulkan pengaruh yang kuat bagi masyarakat luas.

"Apabila Perppu ini diajukan lewat Rancangan Undang-undang (RUU) dan nantinya ditolak DPR maka akan berimplikasi pada stabilitas nasional sebagai dampak diberlakukannya aturan-aturan yang sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Masyarakat luas harus mendapat disseminasi pengetahuan mengenai landasan keadaan genting dan mendesak yang mendasari terbitnya Perppu tersebut," ucap Hayono.

Menurutnya, Perppu ini sejalan dengan visi Kosgoro untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

"Kami mendukung penguatan Perppu tersebut untuk segera ditingkatkan statusnya menjadi Undang-undang (UU)," tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik Herdi Sahrasad yang juga hadir dalam diskusi ini mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan Perppu ini. Ia khawatir jika Perppu ini malah meruntuhkan citra pemerintah.

Sedangkan pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Margarito Kamis mengingatkan jika Perppu ini nantinya disahkan sebagai UU, maka sudah sah menurut hukum.

"Suka tidak suka itu adalah sah. Kalau digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling dipersoalkan nantinya adalah fakta genting seperti apa. Jadi harus lihat fakta riil, segi materiilnya,” tegasnya.
2 Attachments

Penulis: Nur Ichsan
Editor: m nur ichsan arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved