Pemerintah Tetapkan HET Beras, Pedagang Minta Amankan Sektor Produksi

Para pedagang beras masih meragukan Pemerintah akan mampu menerapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) beras dalam jangka panjang.

WARTA KOTA, DEPOK--Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, menyatakan bahwa  para pedagang beras masih meragukan Pemerintah akan mampu menerapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) beras dalam jangka panjang.

Alasannya, kata Zulkifli, Minggu (27/8/2017), pengaruh hasil panen yang menurun akibat kemarau akan berdampak atas naiknya harga beras.

"Untuk sekarang, HET masih masuk dan bisa diterapkan. Tapi tidak dijamin satu sampai dua bulan mendatang karena kemarau tadi. Kecuali pemerintah melakukan beberapa langkah pengamanan di sektor hulu atau produksi. Jadi kita lihat saja," katamua.

Kamis (24/8/2017) Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras. Besaran HET beras yang ditetapkan secara berbeda-beda di tiap daerah dibagi antara beras medium dan premium.

Zulkifli menjelaskan, pada saat musim kemarau, panen petani menurun dari yang biasanya 6-7 ton per hektar menjadi hanya 3 atau 4 ton saja.

"Dampaknya, pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang berkurang, dan harga beras pasti naik," kata dia.

Seperti diketahui di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan, HET beras medium ditetapkan Rp 9.450 per kilogram (kg) dan premium Rp 12.800 per kg.

Untuk Sumatera (tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan) HET beras medium sebesar Rp 9.950 per kg dan premium Rp 13.300 per kg.

Untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat, beras medium Rp 9.450 per kg dan premium Rp 12.800 per kg. Sedangkan untuk Nusa Tenggara Timur, HET beras medium Rp 9.950 per kg serta premium Rp 13.300 per kg.

Di Sulawesi, HET beras medium sebesar Rp 9.450 per kg dan premium Rp 12.800 per kg. Sementara di Kalimantan, HET beras medium Rp 9.950 per kg dan premium Rp 13.300 per kg.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, mengatakan untuk menyikapi sikap skeptis para pedagang, Kementerian Pertanian harus bisa memastikan bahwa sektor hulu perberasan dalam keadaan terjaga sehingga HET dapat diimplementasikan.

"Jika Kementan gagal menjaga sektor hulu produksi beras, maka akab mengancam kredibilitas pemerintah. Jadi percuma kalau diterapkan HET, tapi masalah dihulu nya belum selesai. Misalnya manajemen pasokan, efektivitas subsidi pupuk, benih dan bantuan alat mesin pertanian," kata Bhima.

Ia menyebutkan HET beras terbentuk dari harga bahan baku, yaitu gabah, dan biaya-biaya pada mata rantai berikutnya. Termasuk di dalamnya adalah biaya penggilingan, pengepakan, packaging, hingga margin untuk pedagang eceran, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

"Masalah tata niaga beras bukan hanya terletak di hilir, yang lebih krusial adalah penataan hulu di level petani," kata Bhima.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved