WartaKota/

Balas AS, Iran Naikkan Anggaran Program Rudalnya

Parlemen Iran dengan suara mutlak menyetujui kerangka RUU untuk "mengimbangi aksi teroris dan petualang Amerika". Demikian lapor TV Iran, IRIBI.

Balas AS, Iran Naikkan Anggaran Program Rudalnya
Antaranews,com
Presiden Iran Hassan Rouhani (via Antaranews.com) 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Parlemen Iran memberikan persetujuan awal kepada sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) kenaikan anggaran program peluru kendali (radal) dan pasukan elite Pengawal Revolusi Iran yang merupakan langkah balasan atas sanksi baru yang dikenakan Amerika Serikat terhadap iran.

Para wakil rakyat dengan suara mutlak menyetujui kerangka RUU untuk "mengimbangi aksi teroris dan petualang Amerika", demikian lapor televisi negara IRIB seperti dikutip Reuters dan dilansir Antara.news.

Tindakan ini ditempuh sebagai balasan terhadap legislasi yang diloloskan Kongres AS dan ditandatangani Presiden AS, Donald Trump, pada awal Agustus untuk menerapkan sanksi baru terhadap Iran atas program rudalnya.

Iran membantah program rudalnya melanggar resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dengan negara besar dan menyeru Iran tidak mengembangkan rudal balistik yang dirancang untuk mampu dimuati hulu ledak nuklir. Teheran menyatakan tidak sedang merancang rudal sejenis itu.

Rencana Iran itu membuat pemerintah dan militer Iran menjabarkan strateginya dalam melawan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di seluruh dunia dan mendukung lembaga-lembaga dan individu AS yang terkena sanksi Iran.

RUU juga merancang alokasi anggaran masing-masing 260 juta dolar AS untuk program rudal balistik Iran dan Pasukan Kudus yang merupakan sayap internasional Korps Pengawal Revolusi Iran yang sudah digelarkan di medan tempur Irak dan Suriah.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengatakan kepada Parlemen Iran bahwa Pemerintah mendukung RUU yang disebutnya dirancang sebijak-bijaknya sehingga tidak melanggar kesepakatan nuklir dan menjadi alasan pihak lain.

RUU ini kini tengah memasuki voting kedua sebelum diserahkan kepada badan alim ulama untuk persetujuan final dan akhirnya menjadi UU, demikian Reuters melansirnya.

Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help