WartaKota/

Perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai sebagai Terobosan Hukum

Terbentuknya Peraturan MA No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai sebuah terobosan.

WARTA KOTA, MATRAMAN --  Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai sebuah terobosan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan  sangat mengapresiasi terbentukan perma ini.

Sebelumnya pada 11 Juli 2017 lalu Ketua MA mengesahkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA.

"Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, khsusunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," ujar Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W Eddyono di Jakarta akhir pekan ini.

Dikemukakan bahwa kendati perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan pidana dan perempuan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

"Pada praktiknya, sebelum lahirnya perma ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan," tutur Supriyadi.

Sebagai contoh, katanya, dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pib.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan.

Belum lagi, sambungnya, permasalahan perbedaan pandangan antarhakim dalam memutus hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam hal terdapat relasi kuasa.

Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH dengan Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl menujukkan ketimpangan tersebut.

Dalam putusan pertama, majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman.
Sedangkan dalam putusan kedua, relasi kuasa ditafsirkan hakim secara progresif sebagai unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan.

Halaman
12
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help