Fahri Hamzah: Postur Jokowi Enggak Ada Tampang Otoriter, Tidak Diktator
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah dirinya otoriter.
lihat foto
WARTA KOTA, SENAYAN - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah dirinya otoriter.
Fahri menjelaskan, Jokowi tidak menjelaskan maksudnya membantah tudingan otoriter.
Begitu juga dengan sebutan klemer-klemer yang ditujukan kepadanya di awal memimpin RI.
"Jadi kritik kepada Pak Jokowi itu harus konten. Misalnya Jokowi katakan, saya lemah dibilang klemer-klemer, saya nutup ormas dibilang otoriter.
"Jadi saya ini klemer-klemer apa otoriter? Ini sebenarnya, kan ambigu yang harus dijelaskan. Pak Jokowi sebagai postur enggak ada tampang otoriter, tidak diktator," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Baca: Gubernur Sulsel Minta Makassar Jadi Ibu Kota Negara, Jusuf Kalla Bilang Begini
Fahri menjelaskan, Jokowi hidup dalam rezim demokrasi. Dirinya malah menyindir perawakan Jokowi yang menurutnya 'tidak kuat'.
"Beda kalau orang bilang negara yang rezimnya otoriter, saya sering sebut beberapa negara tertutup, misalnya Korea Utara. Mau imut-imut pemimpinnya, tetap saja dia otoriter."
"Dia bisa mengeksekusi pamannya, hukum enggak bicara. Sementara, Pak Jokowi hidup di negara demokrasi. Sudah negaranya demokrasi, tampangnya juga begitu, tidak kuat gitu," tutur Fahri.
Politikus yang dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, meskipun tidak kuat, tapi Jokowi mengesahkan Perppu Ormas.
Baca: Pulang dari London dan Ketemu Teman Lama, Angie Sempat Grogi Syuting Hantu Jeruk Purut Reborn
"Saya tetap menganggap itu anasir otoriter yang perlu diwaspadai, karena meletakkan pasal-pasal yang membolehkan negara mengambil keputusan sepihak," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menilai Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis.
Setiap lembaga punya peran masing-masing termasuk menjalankan tugas pengawasan.
"Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang apa, melakukan, melaksanakan program-program yang ada," jelas Jokowi.
Baca: Ini Kendala Indonesia dan Korea Selatan Bikin Pesawat Tempur Generasi 4.5
Pemerintah sebagai eksekutif juga diawasi oleh banyak lembaga, termasuk masyarakat, media, dan LSM.
"Jadi negara ini negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi. Enggak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Enggak akan ada," tegas Jokowi. (*)
