WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Terbitnya Perppu Ormas Dinilai Ancam Hak Asasi Masyarakat

Perppu itu ancaman untuk anggota ormas bisa dipidana 5 sampai 10 tahun. Presidium 212 yang turut menggelar aksi demonstrasi damai di Patung Kuda.

Terbitnya Perppu Ormas Dinilai Ancam Hak Asasi Masyarakat
Warta Kota/Rangga Baskoro
Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sambung Kapitra, memenuhi syarat untuk dilakukan uji materi apabila merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD). 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Sebanyak 26 orang perwakilan organisasi masyarakat (ormas) yang didampingi oleh 26 penasihat hukum telah menemui perwakilan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedatangam mereka guna mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Kapitra Ampera salah satu penasihat hukum GNPF MUI mengatakan terdapat pasal yang krusial di dalam Perppu Ormas yang dikhawatirkan mengancam hak asasi masyarakat.

"Kami melihat, ada ancaman memrihatinkan bahwa dari Perppu itu ancaman untuk anggota ormas bisa dipidana 5 sampai 10 tahun. Untuk itu, kami ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati kami dan pikiran melalui cara yang bermartabat," kata Kapitra di Gedung MK, usai melakukan pertemuan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Oleh karenanya mengajukan judicial review ke MK, sehingga dia bisa menjadi aturan yang mengikat di masyarakat dan bukan untuk mengebiri hak masyarakat.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sambung Kapitra, memenuhi syarat untuk dilakukan uji materi apabila merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD).

"Gugatan tersebut ditetapkan pada putusan MK, dan UUD pada pasal 22, bahwa syarat-syarat dikeluarkan Perppu begitu rigid dan tidak sembarangan Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang," katanya.

Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif mengajak umat Islam untuk bersatu dan menolak Perppu tersebut.

"Mari sejenak tinggalkan perbedaan mazhab, perbedaan partai dan segala macamnya untuk kepentingan bangsa yang lebih tinggi," kata Slamet.

Presidium 212 yang turut menggelar aksi demonstrasi damai di Patung Kuda, Jakarta Pusat, juga mengeluarkan resolusi 287.

Isinya, meminta MK obyektif melihat kasus tersebut dan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluarkan fatwa yang tidak memecah belah umat Islam.

"Kepada Presiden Joko Widodo kami resolusikan bahwa kekuasaan dan amanah yang sekarang dipegangnya itu kekuasaan dari Allah yang diberikan pada tahun 2014. Bahwa kekuasaan itu bisa Allah cabut kapanpun," ucap Slamet.

Turut hadir menyambut para delegasi yakni Jubir 2 MK Nalon Kurniawan, Panitra Muda MK Edi Tri dan Kabag Pamdal Humas MK Mahmuda. (Rangga Baskoro)

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help