WartaKota/

Kota Bekasi Defisit Rp 122 Miliar, Dua Anggaran Dinas Ini Paling Banyak Dipotong

Pemerintah Kota Bekasi terpaksa memangkas anggaran hingga Rp 122 miliar, di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun ini.

Kota Bekasi Defisit Rp 122 Miliar, Dua Anggaran Dinas Ini Paling Banyak Dipotong
humasbekasikota.com
Gedung Pemkot Bekasi 

WARTA KOTA, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terpaksa memangkas anggaran hingga Rp 122 miliar, di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun ini.

Soalnya, terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan, ada dua OPD yang anggarannya dipangkas cukup besar untuk menyesuaikan postur keuangan daerah.

Baca: Syuting di Kawah Ijen, Bau Belerang Mengendap Lama di Jaket Ayushita

Keduanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

“Dinas PUPR ada pengurangan anggaran Rp 62 miliar, dan Disperkimtan sekitar Rp 38 miliar. Pemangkasan anggaran terjadi untuk proyek pengerjaan tahun ini,” ungkap Dadang, Kamis (27/7/2017).

Dadang menjelaskan, pemangkasan anggaran ini berdampak pada progress pengerjaan proyek yang dilakukan oleh dinas terkait.

Baca: Penyandang Disabilitas Asal Aceh Ini Sanggup Berlari 5 Kilometer

Dia mencontohkan, pembangunan jalur pejalan kaki oleh Dinas PUPR di Jalan Ahmad Yani hanya dibangun 1 kilometer, dari perencanaan pembangunan 2 kilometer di tahun 2017. Pada tahun berikutnya, kata dia, sisa 1 kilometer jalur pejalan kaki akan dilakukan kembali.

“Selain PUPR dan Disperkimtan, ada beberapa dinas lain yang mendapat pengurangan anggaran, sehingga defisit bisa tertutupi. Di sisi lain ada proyek yang dialihkan ke tahun 2018,” kata Dadang.

Menurut dia, adanya defisit terungkap saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengoreksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2016. Saat itu, tim BPK mencatat jumlah Silpa 2016 mencapai Rp 500 miliar, bukan Rp 800 miliar seperti yang diajukan oleh tim Kota Bekasi.

Baca: Bercita-cita Jadi Fotografer, Pemuda Disabilitas Berharap Ada Dermawan Membelikannya Kamera SLR

“Meski dikurangi, ternyata kita memiliki pendapatan Rp 178 miliar laba di tahun 2017 yang belum dimasukkan, sehingga nilai defisit tidak jadi Rp 300 miliar, akan tetapi menjadi Rp 122 miliar pada APBD 2017,” jelasnya.

Meski begitu, Dadang mengaku pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi belum maksimal. Salah satunya, pada sektor pendapatan reklame dan sektor parkir. Kedua sektor itu belum menunjukan pendapatan yang signifikan untuk mendongkrak peraihan pendapatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda menambahkan, saat ini pihaknya tengah berupaya menggenjot PAD di beberapa sektor, untuk menutupi defisit APBD 2017. Di antaranya sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

Baca: Warga Taiwan Selundupkan Satu Ton Sabu ke Serang Pakai Kapal Pesiar

Dia mengungkapkan, sektor PBB memiliki target mencapai Rp 275 miliar, target pajak hiburan Rp 44 miliar, target pajak restoran Rp 227 miliar, dan target pajak reklame sebesar Rp 87 miliar.

“Rata-rata target semua sektor pendapatan sudah mencapai 50 persen,” ucapnya.

Aan menjelaskan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 1,8 triliun. Hingga Juli 2017, pendapatan yang masuk sudah mencapai 58 persen atau sekitar Rp 900 miliar. (*)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help