HKTI Menilai Harga Gabah dan Beras Nonpremium Harus Diatur Pemerintah

Harga dasar dan harga eceran tertinggi beras nonpremium yang berkeadilan bagi petani dan konsumen perlu ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

HKTI Menilai Harga Gabah dan Beras Nonpremium Harus Diatur Pemerintah
Kontan
Ilustrasi aktivitas perdagangan beras. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Menyikapi permasalahan perberasan yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya polemik kualitas beras, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyesalkan terjadinya peristiwa ini.

"Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI meminta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi semua kebijakan di sektor perberasan. Sangat kritikal untuk menjaga stabilitas harga pangan, dalam hal ini beras, agar tak terjadi guncangan yang merugikan ekonomi bangsa khususnya bagi petani," kata Ketua Umum DPN HKTI, Fadli Zondi Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Dalam pandangan dia, kondisi saat ini harus dijadikan momen oleh Pemerintah untuk menghapus mafia pangan dan rent seeker yang membuat rantai nilai beras tak efisien dan menyebabkan harga di tingkat konsumen mahal.

"Ini terjadi karena konsumen membeli beras tanpa nilai tambah yang sepadan.

Karena itu, menurut Fadli Zon, HKTI juga memandang sekarang saat yang tepat bagi negara untuk melakukan pengaturan tata niaga pangan strategis, khususnya gabah dan beras sehingga negara benar-benar hadir, baik secara on farm maupun off farm.

"Sebagaimana diamanatkan UU no 18 th 2012 tentang pangan, pemerintah agar segera menindaklanjuti dengan membentuk Badan Pangan Nasional yang mempunyai fungsi strategis terutama dalam regulasi tata niaga pangan," katanya.

Karena itu, BULOG dapat difungsikan kembali sebagai organisasi pelaksana dari Badan Pangan Nasional dan di daerah dibentuk BUMD Pangan untuk melakukan perdagangan beras.

"Harga dasar dan harga eceran tertinggi yang berkeadilan bagi petani dan konsumen perlu ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Harga jangan ditentukan pasar," kata Fadli Zon.

Salah satu hal yang mendesak untuk diatur adalah Pemerintah mengontrol penjualan bahan pokok pangan dengan harga layak termasuk untuk gabah dan beras dengan spesifikasi tertentu yang mencakup 90% dari volume peredaran komoditas ini.

"Sebagaimana Pemerintah mengontrol tata niaga listrik dan bahan bakar. Bukankah beras juga adalah termasuk dalam konteks memenuhi hajat hidup orang banyak, sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD kita," katanya.

Fadli Zon
Fadli Zon (Istimewa)

Perniagaan beras dengan kualitas premium, kata Fadli Zon, dapat dilepas ke pihak swasta yang membangun fasilitas pengolahan moderen dengan regulasi khusus bahwa setiap rice miller harus memiliki petani binaan dalam satu rantai pasokan yang tertutup, sehingga tidak mengacaukan harga gabah dan beras di segmen nonpremium.

Muara dari upaya pengaturan tata niaga gabah dan beras ini, kata Fadli Zon, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi konsumen.

"Dengan pengaturan tata niaga gabah yang menguntungkan petani secara signifikan berdampak pada nilai tukar petani. Begitu juga kepada konsumen, menjamin ketersedian, mutu, dan harga beras yang terjangkau," kata Wakil Ketua DPR ini.

Penulis: Gede Moenanto Soekowati
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved